SERANG – Pemerintah Kota Serang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) hingga saat ini mengaku belum menemui titik terang terkait solusi pembayaran iuran BPJS yang naik dua kali lipat.
Kepala BPKAD Kota Serang Wachyu Budhi Kristiawan mengatakan, wacana kenaikan iuran BPJS yang digulirkan Kementerian Keuangan RI membuat pihaknya berpikir keras. Pasalnya anggaran yang disediakan Pemkot untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS sangatlah terbatas.
Apalagi, lanjut Wachyu, saat ini dana tambahan hanya senilai Rp2 miliar. Kendati demikian pihaknya akan berkonsultasi dengan dewan untuk membicarakan solusi dari kenaikan iuran PBI.
“Kalau tarif iuran BPJS naik untuk PBI ada kemungkinan kita akan bicarakan dengan dewan apakah dipangkas PBI-nya atau anggarannya ditambah. Tapi kalau ditambah harus dua kali lipat dari anggaran sebelumnya. Jadi pening lagi ini kepala cari anggarannya kemana, bingung juga sedangkan dana tambahan kita hanya 2 Miliar bahkan di APBD-P saja geser jadi satu Miliar,” kata Wachyu saat ditemui di gedung DPRD Kota Serang, Selasa (3/9/2019).
Jika dana tambahan tidak bisa menutupi kekurangan-kekurangan pembayaran iuran BPJS ynag naik dua kali lipat. Maka, dengan terpaksa pihaknya melakukan pengurangan PBI
Sebelumnya diberitakan, Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan menaikan iuran bagi kepesertaan BPJS Kesehatan dengan dalih menutup defisit keuangan yang ada di lembaga tersebut membuat pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Serang menjadi galau.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang Ikbal mengatakan, kenaikan iuran kepesertaan BPJS membuat pihaknya dengan terpaksa harus memangkas puluhan ribu penerima bantuan iuran (PBI) di Kota Serang.
” Ini salah satu kegalauan pemerintah daerah khususnya Dinkes Kota Serang, karena Pemkot Serang memberikan support bagi masyarakat tidak mampu yang terdaftar di PBI sebanyak 40.000 kalau dinaikan menjadi 2 kali lipat mungkin berkurang jadi 20.000 PBI, nah ini risih juga,” katanya (Ocit).