SERANG – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Komisi 8 DPR RI, Senin (9/4/2018), di Gedung DPR RI, selain Dinsos Provinsi Banten, turut hadir pula Dinsos dari beberapa provinsi lainnya seperti dari DKI Jakarta, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 8, Marwan Dasopang (Fraksi PKB) itu bertujuan untuk lebih mensinergikan program-program instansi terkait dengan anggaran APBN dengan APBD di wilayah masing-masing.
“Komisi 8 akan coba menginventarisir permasalahan kesejahteraan sosial di daerah untuk dicarikan solusinya dengan menyinergikan APBN dan APBD,” ujarnya.
Komisi 8 DPR RI itu akan meningkatkan jumlah maupun kemampuan dan keterampilan aparatur Dinas Sosial serta pekerja sosial, dan mengalokasikan dana operasional.
Didampingi Kepala Seksi (Kasi) Jaminan Sosial Keluarga, Budi Dharma, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Nurhana pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) Banten di tahun 2018 sebanyak 300 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai kurang lebih Rp 300 milyar.
“Cost sharing dana APBD untuk PKH senilai kurang lebih Rp 50 milyar melalui replikasi PKH yaitu Jamsosratu untuk 30.000 KPM,” papar Nurhana.
Ia pun mengungkapkan bahwa Banten dinilai memiliki cost sharing anggaran paling besar secara nasional dalam rangka sinergitas program pengentasan kemiskinan berbasis keluarga.
“Setidaknya ini merupakan wujud komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” jelasnya.
“Belum lagi, untuk Bansos PMKS lainnya seperti JS ODK – JS Anak – JS Lansia yang cukup besar,” tambahnya.
Kadinsos Provinsi Banten itu pun meminta kepada DPR RI Komisi 8 untuk lebih meningkatkan lagi perhatiannya terhadap Provinsi Banten
“Mohon kepada Komisi 8 agar anggaran dekon ke Banten lebih ditingkatkan lagi,” harapnya.
Hal tersebut dikarenakan anggaran dekon Kemensos ke Provinsi Banten dirasa selalu mengalami penurunan. Padahal menurutnya, sinergitas anggaran dekon tersebut cukup bagus untuk di Provinsi Banten.
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI pun berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari Pemprov Banten tersebut dan memberikan apresiasi terhadap komitmen yang diberikan Pemprov Banten melalui Dinas Sosial Provinsi Banten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
“Komisi 8 akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan mengundang Menteri Sosial pada RDP yang akan datang,” tandasnya. (*/Ndol)