SERANG – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Serang menduga program Pemkab Safari Ramadhan hanya menjadi ajang pencitraan untuk kepentingan politik tertentu.
Ketua Umum PC PMII Kabupaten Serang Nurhidayat mengatakan, program rutin di bulan Ramadhan dalam bentuk menyapa warga di beberapa titik ini juga rawan kepentingan politik.
“Apalagi jika ada oknum yang memanfaatkannya sebagai cara untuk mendulang simpati menjelang pemungutan suara ulang (PSU),” ujarnya, Kamis (6/3/2025).
Ia mengecam Pemkab Serang yang tetap menggelar Safari Ramadhan di tengah efisiensi anggaran, terlebih tanding ulang antara Andika-Nanang dan Zakiyah-Najib kian dekat.
“Keputusan ini sebagai bentuk ketidakseriusan Pemkab Serang dalam mengelola anggaran, sekaligus mempertanyakan prioritas kebijakan yang diambil,” ujar Hidayat geram
“Jika memang kondisi keuangan daerah sedang dalam efisiensi, maka seharusnya kegiatan seremonial seperti ini bisa ditunda atau bahkan ditiadakan,” geramnya lagi.
Lebih jauh, ia melihat bahwa terdapat potensi penyalahgunaan anggaran dan kurangnya fokus Pemkab Serang dalam memastikan PSU berjalan dengan baik.
“Daripada menghabiskan dana untuk kegiatan Safari Ramadhan yang lebih bersifat seremonial, seharusnya Pemkab lebih mengalokasikan anggaran beberapa hal,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan sosialisasi PSU kepada masyarakat agar partisipasi pemilih tetap tinggi dan tidak ada kesan nyoblos ulang hanya formalitas belaka.
Anggaran tersebut, kata dia, seharusnya juga digunakan untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan PSU, dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa agar prosesnya berlangsung jujur dan adil.
“Jangan sampai PSU ini menjadi sekadar ajang formalitas belaka yang pada akhirnya tidak membawa perubahan bagi demokrasi di Kabupaten Serang. Pemkab harusnya lebih fokus pada ini, daripada menggelar acara yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Nurhidayat.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa organisasinya tak menolak kegiatan keagamaan, namun harus ada pertimbangan rasional dalam pengalokasian anggaran.
Pemkab Serang, lanjutnya, seharusnya lebih kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan Ramadhan yang tidak membebani keuangan daerah, misalnya dengan mengoptimalkan masjid-masjid setempat tanpa harus menggelar acara besar-besaran yang menghabiskan anggaran.
“Bisa dengan memanfaatkan media digital untuk dakwah dan kajian Ramadhan tanpa harus menggelar acara yang boros anggaran,” bebernya.
Apabila Pemkab Serang tetap memaksakan Safari Ramadhan ini tanpa transparansi anggaran yang jelas, ia menilai wajar saja jika masyarakat mencurigai bahwa ada kepentingan tertentu di balik agenda ini.
“Jika Pemkab Serang tetap nekat melanjutkan pemborosan ini tanpa transparansi yang jelas, maka kami siap melakukan aksi dan mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Serang. Rakyat sudah cukup lelah dengan janji-janji manis tanpa realisasi,” tutupnya. (*/Ajo)