SERANG – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa data yang akurat menjadi kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia.
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat memberikan pernyataan terkait pentingnya pendataan yang terintegrasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, pemerintah kini tengah memperkuat afirmasi kepada masyarakat yang belum sejahtera melalui sistem data yang lebih terpadu.
“Yang atas didata, yang tengah difasilitasi, dan yang bawah dibela secara khusus. Saat ini kita mencoba memberikan afirmasi kepada keluarga yang belum mampu dan belum sejahtera, atau yang disebut keluarga miskin dan miskin ekstrem,” ujar Gus Ipul, kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan, upaya pembelaan atau afirmasi terhadap kelompok rentan dapat dimulai dari berbagai cara, namun yang paling mendasar adalah melalui data yang akurat.
Selama ini, kata dia, setiap kementerian dan lembaga memiliki basis data masing-masing sehingga kerap menimbulkan ego sektoral dan perbedaan data.
Namun kini, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah mulai menggunakan satu data terpadu yang disebut sebagai Data Indonesia.
“Dulu setiap kementerian punya data sendiri-sendiri. Akhirnya muncul ego sektoral karena masing-masing merasa paling benar. Sekarang dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, datanya menjadi satu, yaitu data Indonesia,” jelasnya.
Ia menambahkan, integrasi data tersebut juga merupakan bagian dari implementasi amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dalam proses pendataan, Gus Ipul menegaskan bahwa pengelolaan data kini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bukan lagi oleh kementerian tertentu. Sementara operator desa dan pendamping program sosial hanya bertugas mengirimkan data dari lapangan.
“Kalau data desa akurat, maka data daerah juga akurat. Kalau data daerah akurat, maka data pusat juga akan akurat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan konsep desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, desil satu merupakan kelompok 10 persen penduduk paling miskin di Indonesia.
“Jika jumlah penduduk Indonesia sekitar 280 juta, maka desil satu itu sekitar 28 juta orang yang paling miskin,” kata Gus Ipul.
Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada oknum yang meminta uang untuk mengubah status data desil.
“Kalau ada yang meminta Rp480 ribu untuk mengubah data desil, itu penipuan. Yang mengolah data adalah BPS. Pendamping PKH dan operator desa hanya mengirim data,” tegasnya.
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa perbaikan data bansos dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur formal dan jalur partisipasi masyarakat.
Jalur formal dilakukan melalui mekanisme RT, RW, hingga pemerintah desa yang kemudian diinput oleh operator desa melalui aplikasi SIKS-NG dan diteruskan ke dinas sosial untuk diverifikasi hingga tingkat pemerintah daerah.
Sementara jalur partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui fitur Cek Bansos, di mana masyarakat dapat mengusulkan diri sendiri atau tetangganya untuk menerima bantuan sosial.
“Melalui fitur ini masyarakat bisa mengusulkan atau menyanggah penerima bansos. Nanti akan diverifikasi oleh BPS,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh pihak, terutama pemerintah desa, operator data, dan masyarakat untuk bersama-sama menyisir warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Dengan data yang tepat sasaran, pemerintah berharap bantuan sosial dapat diterima oleh keluarga miskin secara lengkap, anak-anak tetap bisa bersekolah, dan keluarga penerima manfaat dapat diberdayakan melalui program ekonomi seperti koperasi desa.
“Harapannya anak-anak tetap sekolah, keluarganya diberdayakan, dan pada akhirnya bisa keluar dari garis kemiskinan,” pungkasnya.***