SERANG – Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, akhirnya menanggapi polemik seputar rencana pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang yang hingga kini belum tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Najib menuturkan, rencana tersebut belum bisa dipastikan karena masih menunggu pembahasan bersama DPRD serta kepastian dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Saat ini, kata Najib, Pemkab Serang memilih untuk lebih fokus pada program-program prioritas yang sudah tercantum dalam RPJMD.
Ia menilai sejumlah capaian di bidang sosial sudah terlihat, meski tetap membutuhkan penguatan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Program sosial sudah berjalan, tapi perlu dimatangkan lagi lewat RPJMD. Target tiap OPD harus jelas agar hasilnya maksimal,” ujarnya usai menghadiri agenda di Gedung Pemkab Serang, Senin (15/9/2025).
Najib mengakui pembangunan Puspemkab belum tercantum dalam RPJMD. Namun, ia menekankan bahwa hal itu bukan berarti proyek tersebut dibatalkan.
“Memang belum masuk di RPJMD, karena masih menunggu pembahasan dengan DPRD. Posisi fiskal 2026 akan jadi acuan,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama penundaan.
Saat ini, Pemkab harus memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak, terutama biaya untuk pengangkatan sekitar 6.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Itu yang utama. Anggaran untuk PPPK harus disiapkan dulu, baru pembangunan lain bisa dihitung setelah kondisi fiskal jelas,” katanya.
Selain faktor fiskal, rencana pembangunan Puspemkab juga sangat bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Namun hingga kini, Pemkab Serang belum menerima kepastian mengenai besaran dana tersebut.
“Kami masih menunggu. Sampai sekarang belum ada angka pasti dari pusat. Padahal rencana pembangunan pusat pemerintahan ini akan dibiayai lewat DAK,” ungkap Najib.
Ia pun berharap kebijakan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, dapat membawa angin segar bagi Kabupaten Serang.
“Dengan pergantian menteri keuangan, kita harap ada perhatian lebih untuk daerah melalui penyaluran dana transfer. Itu akan sangat membantu percepatan pembangunan,” tambahnya.
Meski belum masuk dalam RPJMD, Najib menegaskan Puspemkab tetap menjadi salah satu prioritas jangka panjang.
Proyek tersebut dinilai penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat pelayanan publik.
“Pusat pemerintahan ini memang perlu kita dorong. Tapi tetap bergantung pada kondisi fiskal dan dukungan pemerintah pusat. Tanpa itu, sulit direalisasikan,” tegasnya.
Najib memastikan, komunikasi dengan DPRD dan pemerintah pusat akan terus dilakukan agar rencana pembangunan tersebut bisa terealisasi.
Menurutnya, perencanaan yang matang sangat dibutuhkan supaya proyek strategis tidak berhenti di tengah jalan.
“Kita tidak ingin hanya jadi wacana. Harus ada kepastian anggaran dan perencanaan yang konkret. Itu akan kita bahas bersama DPRD,” ucapnya.
Sejak lama, rencana pembangunan Puspemkab Serang memang menjadi sorotan publik. Banyak pihak menilai keberadaan pusat pemerintahan baru sangat dibutuhkan agar administrasi pemerintahan lebih representatif.
Namun keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada DAK membuat realisasinya masih penuh ketidakpastian.
Meski begitu, Najib tetap optimistis.
“Kita harus realistis, tapi juga tetap optimis. Puspemkab harus diwujudkan. Sekarang tinggal menunggu kepastian anggaran dari pusat,” pungkasnya. (*/Fachrul)