SERANG – Pemerintah Provinsi Banten mengajukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 kepada DPRD Provinsi Banten dalam rapat parupurna DPRD Banten dengan agenda tersebut di Gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (19/6/2019). Dalam rapat itu Wakil Gubernur Provinsi Banten membeberkan bahwa sebab dilakukannya usulan perubahan RPJMD tersebut salah satunya karena bencana tsunami di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang yang terjadi di penghujung tahun 2018 lalu.
“Adanya bencana tsunami di wilayah Kabupaten Pandeglang yang memerlukan upaya komprehensif untuk mengurangi resiko dan penanggulangan bencana yang efektif dengan penguatan pada arah, kebijakan dan strategi,” demikian disampaikan Wagub saat membacakan pidato Gubernur Banten Wahidin Halim terkait agenda rapat paripurna DPRD tersebut.
Sebab lainnya, lanjut Wagub, lantaran dilakukan pengajuan perubahan RPJMD adalah Belum tertuangnya arah kebijakan, isu strategis dan proyeksi pendanaan mengenai pendirian BUMD sebagai konsekuensi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Terbitnya regulasi mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal juga disebutkan sebagai salah satu sebabnya.
Sebab berikutnya, jelas Wagub, adalah arah kebijakan pembangunan Kawasan Banten Lama dan Sport Centre yang belum memadai dan cascading indikator kinerja yang belum tepat. Review target kinerja dan belum adanya kerangka pendanaan pembangunan yang bersumber dari Non APBD juga disebut sebagai sebab dari dilakukannya pengajuan perubahan RPJMD.
Menurut Wagub, perubahan RPJMD yang dilakukan akan berimplikasi terhadap beberapa peraturan yang sudah terbit dan harus diubah untuk menyesuaikan. Peraturan-peraturan dimaksud antara lain Perda Pembentukan Dan Susunan PerangkatDaerah, Pergub SOTK dan Uraian Tugas, Pergub Renstra, Pergub Indikator Kinerja, serta Pergub SAKIP.
“Proses ini diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Banten di mata publik yang secara obyektif dinilai melalui Peringkat SAKIP, sehingga bisa mencapai Peringkat A, sesuai dengan terget dalam RPJMD 2017-2022,” kata Wagub
Lebih jauh Wagub memaparkan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten sampai Tahun 2018, capaian Indeks Pembangunan Manusia dapat direalisasikan sebesar 71,95 poin telah mencapai target yang ditetapkan di dalam dokumen RPJMD sebesar 71,77 poin. Laju Pertumbuhan Ekonomi triwulan IV 2018 terhadap Triwulan IV 2017 mencapai 5,98% atau hampir mencapai target RPJMD sebesar 6%. “Sedangkan capaian tahun 2018 mencapai 5,81% lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2017 atau 5,73%,” ujarnya.
Berikutnya, lanjut Wagub, capaian persentase penduduk miskin dapat direalisasikan sebesar 5,25% atau lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang sekitar 5,59%, dan jauh lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,66%. Capaian persentase pengangguran terbuka dapat direalisasikan sebesar 8,52%, yang merupakan titik pengangguran tahunan terendah sepanjang Provinsi Banten berdiri dan lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 yaitu sebesar 9,28%.
Wagub juga menyebut, tingkat inflasi terkendali yakni sebesar 3,42%, atau telah memenuhi target RPJMD yang sebesar 3,70%. Tingkat ketimpangan berkurang sehingga bisa memenuhi target gini ratio sebesar 0,367 dari target RPJMD sebesar 0,390, dan lebih baik dari capaian tahun 2017 yang mencapai 0,379.
“Pimpinan dan Anggota DPRD yang Saya Hormati, pada kesempatan yang baik ini rancangan perubahan RPJMD tahun 2017-2022 disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama. Kami berharap pembahasan hingga penetapan Perda dapat ditempuh dalam waktu yang tidak terlalu lama,” pungkas Wagub. (*/Red)