SERANG – Pemerintah Kabupaten Serang mencatat kemajuan besar dalam perubahan perilaku sanitasi masyarakat. Dalam dua tahun terakhir, kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) berhasil ditekan hingga mencapai 80 persen.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) yang digelar di Aston Anyer Beach Hotel, Senin (6/4/2026).
Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan intervensi untuk memperkuat penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), khususnya menghapus praktik BABS di masyarakat.
Menurutnya, saat ini masih terdapat sekitar 60 desa di Kabupaten Serang yang masyarakatnya belum sepenuhnya terbebas dari kebiasaan tersebut.
“Kami akan terus melakukan langkah intervensi agar masyarakat semakin sadar pentingnya sanitasi sehat. Targetnya kebiasaan buang air besar sembarangan bisa benar-benar dihilangkan,” ujarnya kepada awak media.
Ratu Zakiyah mengakui keterbatasan anggaran daerah pada tahun 2026 menjadi tantangan dalam percepatan program sanitasi. Karena itu, Pemkab Serang akan menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kolaborasi ini diarahkan pada pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) serta penyediaan jamban bagi rumah tangga yang belum memiliki toilet layak.
“Melalui dukungan CSR perusahaan, kita harapkan pembangunan MCK dan jamban bisa lebih masif sehingga masyarakat tidak lagi melakukan BABS,” jelasnya.
Saat ini, sebanyak 15 dari total 29 kecamatan di Kabupaten Serang telah meraih status bebas BABS. Pemerintah daerah menargetkan Kabupaten Serang mencapai kondisi zero BABS sebelum masa jabatan bupati berakhir.
Bupati menekankan keberhasilan program sanitasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, mulai dari perangkat desa, RT/RW, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Ia menilai perubahan pola pikir masyarakat menuju perilaku hidup sehat menjadi kunci utama pencegahan berbagai penyakit berbasis lingkungan.
“Kita harus bergerak bersama. Sosialisasi harus terus dilakukan agar masyarakat memahami dampak kesehatan dari BABS,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, dr. Efrizal, mengungkapkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap PHBS mengalami lonjakan signifikan.
Jika dua tahun lalu hanya sekitar 20 persen masyarakat yang tidak melakukan BABS, kini angkanya meningkat hingga 80 persen.
Menurutnya, salah satu kendala utama masyarakat adalah biaya pembangunan toilet yang tidak murah sehingga tetap memerlukan dukungan pemerintah.
“Kesadaran sebenarnya sudah ada, tetapi pembangunan WC membutuhkan biaya. Karena itu intervensi pemerintah sangat dibutuhkan,” ujarnya. ***