SERANG – Pendaftaran sekolah atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem online tingkat SMA/SMK Negeri di Provinsi Banten tahun ini kembali kacau. Pasalnya sejak Kamis (21/6/2018) hingga Jumat (22/6/2018) ini, situs PPDB online kerap mengalami error atau tak bisa diakses, sehingga mengakibatkan calon pelajar tidak bisa mendaftar.
Hal ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, terutama terkait kinerja Dinas Pendidikan (Dindik) dan Diskominfo Pemprov Banten selaku penyedia sistem online, yang dinilai tidak becus sehingga mengulangi kesalahan tahun lalu.
Kritik pedas diungkapkan Diki Wahyudi, Koordinator Departemen Pembinaan Pelajar Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Banten. PII menilai seharusnya Pemprov Banten siap dalam menghadapi proses PPDB Online, seperti apa yang dijanjikan oleh Bapak Gubernur Wahidin Halim beberapa waktu lalu.
“Kalau kinerja masih sama kacau, berarti selama ini kerjanya hanya janji,” kata Diki kepada Fakta Banten, Jumat (22/6/2018).
Menurut catatan, kekacauan PPDB Online di Banten bukan yang pertamakali terjadi. Pada tahun 2017, kondisinya lebih parah. Peristiwanya hampir sama, para calon pelajar tidak bisa mendaftar melalui online, sementara secara manual ke sekolah-sekolah juga tidak bisa dilakukan.
Menurut Diki, persoalannya yang dihadapi juga hampir sama, keanehan jaringan, bandwith dan infrastrukur yang dikelola Dinas Kominfo tak mampu menangani para pendaftar online.
“Kita ini sudah era teknologi, dan sistem online adalah keniscayaan, tak bisa dihindari dan pemerintah harus siap. Provinsi Banten memiliki infrastruktur yang lengkap soal jaringan internet dan SDM yang mumpuni soal teknologi ini, jadi sangat heran kenapa kegagalan model begini kembali terulang,” kecam Diki.
Diki melanjutkan, hal ini harus disikapi tegas oleh Gubernur selaku yang paling bertanggung jawab dalam kebijakan, karena masalah ini telah menimbulkan kekecewaan di masyarakat.
Bahkan PII menilai Kepala Dinas Pendidikan dan Kadiskominfo layak dicopot karena tidak serius dalam melakukan tugasnya.
“Saya harap Pak Gubernur tegas, ini sudah kesalahan yang kesekian kali. Warga sudah kecewa, kalau memang memihak warga, prioritaskan kebijakan untuk warga, hadirkan pengelola kebijakan terbaik, jangan yang tidak becus terus dipertahankan,” tegasnya. (*/Angga)