SERANG — Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi DOBRAK (Driver Online Banten Bergerak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Serang, Rabu (22/4/2026).
Dalam aksi tersebut, para driver online menyampaikan delapan tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Serang, dengan fokus utama pada jaminan sosial bagi pengemudi ojol.
Ketua Aliansi DOBRAK, Agustian, mengatakan kondisi driver online saat ini dinilai tidak baik-baik saja sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Jaminan sosial itu ada empat poin utama, yakni BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, pendidikan, serta perlindungan normatif lainnya. Kondisi ojol sekarang memang sedang sulit, sehingga kami berharap pemerintah kabupaten dapat menanggapi tuntutan ini secara bijak dan bisa segera direalisasikan,” ujar Agustian saat aksi berlangsung.
Selain jaminan sosial, massa aksi juga mengusulkan kebijakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang menggunakan transportasi publik atau ojek online minimal satu hari dalam periode tertentu.
Menurut Agustian, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para driver online.
“Kami meminta ada satu hari khusus ASN menggunakan transportasi online atau transportasi umum. Tujuannya jelas, untuk membantu pemasukan driver ojol,” katanya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi DOBRAK menyampaikan total delapan tuntutan yang akan terus dikawal hingga terealisasi.
Beberapa di antaranya meliputi:
1. Jaminan sosial bagi driver online.
2. Integrasi BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
3. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
4. Kebijakan daerah terkait transportasi online.
Perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Serang.
5. Penyediaan area parkir khusus ojol di toko atau pusat usaha swasta.
6. Perlindungan keamanan driver saat bekerja, termasuk kasus kehilangan kendaraan saat mengambil order.
7. Dukungan kebijakan anggaran daerah terhadap kesejahteraan driver online.
Agustian menegaskan, pihaknya akan terus mengawal hasil diskusi dengan pemerintah daerah dan berencana kembali melakukan aksi lanjutan pada 20 Mei 2026 apabila tuntutan belum terealisasi.
“Kita tetap kawal. Bulan depan kita akan menagih janji dari hasil diskusi hari ini,” tegasnya.
Dalam tuntutan jaminan sosial, driver online meminta agar BPJS Kesehatan mereka dapat ditanggung pemerintah melalui skema PBI.
Menurut Agustian, banyak driver online belum mendapatkan perlindungan optimal karena terkendala regulasi data kesejahteraan.
Ia menjelaskan, sebagian besar driver online masih membayar BPJS secara mandiri.
Padahal, secara ekonomi mereka tergolong pekerja rentan, terutama bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan beralih profesi menjadi driver ojol.
“Motor dan handphone itu fasilitas kerja. Kalau indikator kemiskinan masih melihat orang tidak punya motor atau HP, tentu sulit. Banyak yang akhirnya jadi ojol karena kondisi ekonomi dan PHK,” jelasnya.
Sebelumnya, Aliansi DOBRAK juga telah menyampaikan aspirasi serupa ke Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga DPR RI.
Bahkan, pada tahun sebelumnya, driver online telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Banten hingga akhirnya masuk kategori pekerja rentan dalam program jaminan sosial.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, sementara perwakilan massa diterima untuk melakukan dialog bersama pihak pemerintah daerah.***