Serapan Anggaran Kabupaten Serang Tembus 65 Persen, BPKAD Catat Kenaikan Dibanding Tahun Lalu

SERANG – Realisasi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang hingga triwulan III 2026 mencapai 65 persen. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang menyebutkan, realisasi tersebut masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah sudah berada di kisaran 73 hingga 75 persen.

Sekretaris BPKAD Kabupaten Serang, Agus Firdaus mengatakan, terdapat perbedaan antara persentase pendapatan dan belanja daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi mekanisme penyaluran sejumlah dana transfer yang langsung masuk ke rekening penerima, tanpa melalui proses pencatatan realisasi belanja di pemerintah kabupaten.

“Untuk realisasi serapan anggaran di angka 65 persen. Sedangkan realisasi pendapatan, secara keseluruhan baik transfer dari pusat maupun dari sumber yang lainnya, telah mencapai 73 sampai 75 persen,” ujar Agus saat ditemui di ruang kerjanya, pekan lalu.

Menurutnya, salah satu komponen yang memengaruhi perbedaan tersebut adalah Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD).

Dana-dana tersebut disalurkan langsung ke desa sehingga pencatatan realisasi belanja pada laporan pemerintah kabupaten tidak selalu berjalan bersamaan dengan pencatatan pendapatan.

Selain itu, terdapat penyesuaian besaran transfer Dana Desa dari target awal serta perubahan regulasi yang menyebabkan sebagian penyaluran mengalami penundaan.

“Kita hanya mencatat saja. Informasi yang kami terima terakhir ada penyesuaian jumlah transfer dana desa dari target awal. Kemudian ada perubahan regulasi yang mengakibatkan transfer ke desa tertunda. Hal tersebut mengakibatkan di pelaporan kami belum ada realisasi,” jelasnya.

Faktor lainnya berasal dari belanja infrastruktur. Agus menjelaskan, kegiatan pembangunan yang telah dikerjakan tidak selalu langsung diajukan pembayarannya. Akibatnya, realisasi pekerjaan dan pencatatan keuangan dapat terjadi pada waktu berbeda.

Hal serupa juga terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, khususnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab, dana tersebut ditransfer langsung dari pemerintah pusat kepada sekolah sehingga belum tercatat sebagai realisasi belanja dalam laporan BPKAD.

Di sisi lain, BPKAD Kabupaten Serang juga mencatat adanya penurunan proporsi belanja pegawai. Jika sebelumnya mencapai 37 persen, kini angkanya turun menjadi 34 persen.

Agus menyebutkan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun serta kebijakan pemerintah daerah yang tidak melakukan rekrutmen CPNS karena telah mengakomodasi kebutuhan pegawai melalui skema PPPK.

Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), jumlah pegawai yang pensiun di Kabupaten Serang rata-rata mencapai 400 orang setiap tahun.

Meski mengalami penurunan tiga persen, proporsi belanja pegawai tersebut masih berada di atas ketentuan mandatori 30 persen.

“Memang belanja pegawai kita belum sesuai mandatori 30 persen, hanya saja bisa turun tiga persen sudah luar biasa. Informasi dari BKPSDM per tahun yang pensiun rata-rata 400 orang,” ungkapnya.

Agus menambahkan, pemerintah pusat memberikan batas waktu penyesuaian belanja pegawai hingga 2029 atau 2030.

Sementara itu, BPKAD terus mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, pemanfaatannya belum maksimal karena masih terdapat kendala administrasi dan perbedaan dokumen pertanggungjawaban.

Terkait pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Bank Banten, termasuk pembayaran gaji ASN dan PPPK, Agus memastikan pelayanan serta transaksi keuangan daerah masih berjalan normal tanpa kendala berarti.

“Semua berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Transaksi, pelayanan secara makro sesuai kebutuhan pemerintah daerah maupun pegawai semua normal,” pungkasnya. (*/ADV)

AdvertorialBPKADKabupaten SerangPemkabSerapan Anggaran
Comments (0)
Add Comment