SERANG – Dirilisnya survei asumsi masyarakat terkait korupsi di Banten yang dilakukan oleh Poling Center dan Indonesia Corruption Watch (ICW), disikapi Gubernur Banten Wahidin Halim, hal tersebut bukan penilaian di era kepemimpinannya.
WH juga mempertanyakan hasil survei yang dilakukan Poling Center dan ICW itu, terkait persepsi masyarakat Banten tentang korupsi, dimana menempatkan Pemprov Banten dengan angka prosentase yang tinggi.
“Iya indikatornya apa? Kalau saya kan baru menjabat selama tiga bulan,” kata WH tegas.
Menurut WH, terkait upaya pencegahan korupsi di era kepemimpinannya, ia mengaku sudah melakukan berbagai hal dengan melahirkan berbagai kebijakan dan kegiatan.
“Ya kan udah kita lakukan dari mulai disiplin, mulai dari seleksi terhadap anggaran, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, rencana aksi anti korupsi, kan kita sudah rencanakan,” ujar WH kepada wartawan ditemui usai menghadiri acara pelantikan DPD KNPI Banten, Rabu (9/8/2017) di Hotel Ratu Serang.
Untuk diketahui, dari hasil survei menurut asumsi masyarakat Banten, yakni lembaga Kepolisian dianggap sebagai sektor terkorup, karena 60 persen masyarakat Banten mengaku mereka pernah dimintai uang secara ilegal oleh oknum tertentu.
Yang kedua sektor korupsi dari asumsi masyarakat adalah rekruitment CPNS, dimana terdapat 45 persen masyarakat pernah berhubungan dengan hal tersebut. (*)