SERANG – Akhir-akhir ini, perdebatan tentang aset daerah, antara Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang menjadi sorotan publik secara luas. Terakhir terlihat dalam kegiatan dialog yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS), yang menghadirkan kedua unsur pemerintah terkait.
Dialog bertajuk ‘Kupas Tuntas Aset Daerah Kabupaten Serang dan Kota Serang’ langsung dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bahrul Ulum. Namun Ketua DPRD Kota Serang dalam kesempatan ini berhalangan hadir, lantaran ada agenda lain.
Bahrul Ulum mengungkapkan secara tegas, lahirnya Kota Serang adalah sebuah tuntutan atas lahirnya Ibu Kota Provinsi.
Sekretaris DPD Golkar Banten itu merasa heran, jika Kota Serang terlalu terburu-buru untuk meminta asetnya segera diserahkan. Padahal aset yang saat ini digunakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, masih digunakan untuk layanan publik.
“Aset yang belum diserahkan, bukan aset yang nganggur, namun masih digunakan untuk pelayanan masyarakat,” ujar Ulum saat menyampaikan materi pada kegiatan dialog tersebut, di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Provinsi Banten, Sabtu (1/2/2020) kemarin.
Lebih jauh Ia mempertanyakan urgensi penyerahan aset yang terkesan buru-buru lantaran kemampuan keuangan daerah untuk membangun Pusat Pemerintah Kabupaten (Puspemkab) Serang belum memadai. Kemudian Ulum juga meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bersabar soal itu.
“Jangan pakai nafsu, pelan-pelan,” ucapnya.
“Jangan kemudian hubungan baik ini jangan sampe menjadi persoalan yang berlarut-larut,” tukasnya. (*/Qih)