SERANG – Bupati Kabupaten Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, merespons meningkatnya aktivitas truk tambang yang melintasi ruas jalan utama di wilayah Kabupaten Serang.
Pemerintah daerah telah mengambil langkah koordinasi lintas wilayah untuk mengatur jam operasional truk guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat.
“Kita sudah memerintahkan kepala OPD, khususnya Dinas Perhubungan, untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujar Ratu Zakiyah, Kamis (16/10/2025).
Ia menjelaskan, dua hari lalu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, pihak kabupaten menyampaikan keluhan masyarakat terkait maraknya aktivitas truk di wilayah Bojonegara, Puloampel, dan sekitarnya yang dinilai mengganggu kenyamanan warga.
Menurutnya, Kementerian Perhubungan memberikan arahan agar persoalan ini dikoordinasikan dengan berbagai daerah yang terdampak, termasuk Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kota Serang.
Tujuannya agar penetapan jam operasional truk dapat dilakukan secara seragam di seluruh wilayah.
“Masukan dari Kemenhub, ini harus dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi. Sehingga nanti dapat ditentukan jam operasional secara seragam. Kabupaten Lebak juga sudah mempertanyakan hal ini,” jelasnya.
Ratu Zakiyah menambahkan, pihaknya telah menerima informasi bahwa dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi Banten akan menggelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Banten untuk membahas dan menetapkan kesepakatan jam operasional truk tambang di wilayah Banten.
“Besok kami sudah mendapat surat dari Gubernur untuk berkoordinasi dan merapatkan hal itu. Pak Gubernur yang akan memimpin langsung rapat tersebut supaya jam operasionalnya seragam,” tandasnya.***