TANGERANG SELATAN– Perjuangan atlet memperebutkan medali di ajang Porprov VII Banten 2026 justru terganggu ulah vendor penyedia fasilitas.
Di tengah pertandingan panahan yang sedang berlangsung, aliran listrik di arena Lapangan PTPN VIII Serpong mendadak diputus hingga memaksa pertandingan terhenti.
Insiden tersebut memantik kemarahan Ketua Panitia Besar (PB) Porprov VII Banten 2026, Pilar Saga Ichsan.
Ia menyebut tindakan vendor sebagai kesalahan fatal yang tidak dapat ditoleransi karena berdampak langsung terhadap atlet dan jalannya kompetisi.
“Ini tidak bisa dianggap sepele. Sekali saja terjadi, efeknya ke mana-mana,” tegas Pilar saat dimintai keterangan, Rabu (18/11/2026).
Bagi Pilar, memutus aliran listrik ketika pertandingan masih berlangsung bukan sekadar persoalan teknis.
Tindakan tersebut mencerminkan buruknya koordinasi dan profesionalitas vendor dalam mendukung penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat provinsi.
Dampaknya bukan perkara kecil. Atlet yang telah melakukan pemanasan dan bersiap bertanding mendadak harus menghentikan aktivitas.
Konsentrasi serta ritme pertandingan pun terganggu akibat pemadaman tersebut.
PB Porprov mengaku telah mengambil tindakan dengan memberikan teguran keras kepada vendor bersangkutan. Bahkan, perusahaan tersebut masuk dalam catatan evaluasi agar tidak kembali dilibatkan dalam penyelenggaraan event berikutnya.
Namun, di balik insiden pemadaman listrik tersebut, muncul persoalan lain terkait administrasi pembayaran kepada vendor.
Sekretaris Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Banten, Bambang Setyawan, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan panitia di lapangan, terhentinya pasokan listrik dipicu persoalan administrasi dengan pihak penyedia jasa.
“Vendor belum mendapatkan kepastian pembayaran,” ujar Bambang saat dikonfirmasi mengenai penyebab padamnya listrik di lokasi pertandingan, Rabu (18/11/2026).
Bambang menegaskan, ketersediaan listrik merupakan komponen vital dalam pertandingan panahan, khususnya nomor recurve.
Tanpa pasokan listrik, sejumlah perangkat pendukung utama tidak dapat beroperasi, termasuk komputer pengolah data dan timer atau pencatat waktu.
“Hal terpenting listrik untuk pengolah data dan timer,” jelasnya.
Keterangan Bambang tersebut menjadi catatan tersendiri di tengah bantahan Pilar mengenai dugaan persoalan pembayaran.
Pilar menegaskan seluruh kewajiban administrasi penyediaan fasilitas venue, mulai dari tenda, instalasi listrik hingga genset, telah diselesaikan sejak 13 November 2026.
Ia bahkan menyebut panitia telah mengantongi bukti pembayaran dan siap menunjukkannya.
“Kalau memang sudah lunas, ya kerjakan tugasnya sampai tuntas. Jangan main putus begitu saja,” tegas Pilar.
Berdasarkan penelusuran internal panitia, pemadaman diduga juga dipicu kekeliruan vendor dalam membaca jadwal penggunaan fasilitas.
Vendor disebut mengira masa sewa telah berakhir sehingga mengambil keputusan memutus aliran listrik tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada panitia.
Listrik memang kembali menyala dalam waktu kurang dari satu jam. Namun, gangguan tersebut telanjur menginterupsi jalannya pertandingan dan mengganggu kesiapan atlet.
“Kasihan atletnya. Mereka sudah pemanasan, sudah fokus, tiba-tiba harus berhenti. Ini yang tidak boleh terulang,” kata Pilar.
Insiden ini menjadi alarm keras bagi penyelenggaraan Porprov VII Banten 2026. Persoalan administrasi, koordinasi, maupun komunikasi antara panitia dan vendor semestinya tidak boleh dibebankan kepada atlet yang datang untuk bertanding dan mengharumkan nama daerah.
Sebab, di tengah ambisi setiap kontingen memburu medali, kelalaian dalam urusan teknis justru berpotensi mencederai sportivitas dan kredibilitas penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di Provinsi Banten tersebut.***