JAKARTA – Provinsi Banten dikenal sebagai dengan julukan tanah para jawara, tapi rupanya daerah di penghujung barat Pulau Jawa ini juga juara soal tingkat pengangguran.
Berdasarkan BPS pada Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) terbanyak berada di Provinsi Banten sebesar 8,11% dan kedua adalah Jawa Barat 7,99%.
TPT dihitung berdasarkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Banten yang per Agustus 2019 mencapai 6,05 juta orang.
Kondisi pengangguran yang tinggi bersamaan dengan relokasi pabrik-pabrik padat karya belakangan ini. Seperti apa pengangguran di Banten?
Data BPS Banten menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Banten memang trennya menurun, meski menurun tapi masih tetap tinggi, jauh di atas rata-rata nasional yang 5,28%.
Pada Agustus 2017 pengangguran di Banten mencapai 9,28%, lalu pada Agustus 2018 turun jadi 8,52%, dan data terakhir Agustus 2019 sedikit turun jadi 8,11%.
Kabupaten Serang, sebagai kabupaten tua dan di dekat pusat pemerintahan Banten menempati kota dengan pengangguran paling tinggi di Banten mencapai 10,65%. Di posisi kedua dipegang oleh Cilegon yang merupakan kota industri, tingkat pengangguran di sana 9,68%, setelahnya ada Kabupaten Tangerang yang mencapai 8,91% yang juga kawasan industri di Banten. Sementara pengangguran terendah ada di Tangerang Selatan yang hanya 4,79%.
Wilayah Kabupaten/kota Tanggerang menjadi sorotan oleh industri alas kaki/sepatu. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengungkapkan pabrik-pabrik sepatu berbondong-bondong pindah dari wilayah Banten termasuk Tangerang, relokasi ke daerah Jawa Tengah (Jateng).
Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan sampai Juni 2019, sudah ada 25 pabrik alas kaki termasuk dari Tangerang, Banten hijrah ke Jateng. Alasan utamanya upah minimum yang masih rendah di Jateng, sedangkan upah di Banten khususnya Tangerang makin tinggi termasuk upah minimum sektoral industri alas kaki.
Upah minimum di Banten memang termasuk yang tinggi di Indonesia, Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Tangerang saja pada 2019 mencapai Rp 3,8 juta. Sedang upah minimum sektoral bisa mencapai Rp 4 juta untuk sektor alas kaki misalnya, sektor lain ada yang sampai Rp 4,4 juta. Padahal Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten pada 2019 hanya sebesar Rp 2,26 juta.
Firman mengatakan konsekuensi dari relokasi pabrik dari Tangerang atau Banten keseluruhan adalah soal tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaan.
“Kalau relokasi itu tidak mungkin karyawannya ikut diboyong,” katanya.
Ia mengilustrasikan satu pabrik alas kaki saja bisa mempekerjakan puluhan ribu tenaga kerja. Bahkan ada pabrik alas kaki yang mencapai 50 ribu tenaga kerja.
Pemprov Banten sejak tahun lalu, seperti dikutip dari detik.com, menyadari soal persoalan ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (DisnakerTrans) Banten Alhamidi pernah mengatakan tingginya upah minimum di Banten jadi salah satu faktor industri padat karya relokasi ke wilayah lain. Ini juga berpengaruh pada tingkat pengangguran di Banten.
“Salah satunya itu (tingginya UMK). Setinggi apapun upah tidak masalah kalau diimbangi produktivitas tinggi. Perusahaan tidak mau membayar upah melebihi produktivitas,” kata Alhamdi di Serang, (16/11/2018). (*/CNBC)
