JAKARTA – Nampaknya, kisruh dualisme di tubuh organisasi pemuda Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) akan berakhir secara hukum, pasalnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan, pihaknya telah melakukan pembatalan terhadap Surat Keputusan (SK) Kemenkumhan kepengurusan DPP KNPI versi Noer Fajrieansyah. Sedangkan kepengurusan yang diakui adalah kepengurusan DPP KNPI versi Haris Pertama.
Kabar ini diperoleh setelah Haris Pertama sebagai Ketua Umum DPP KNPI bersama pengurusnya menemui Menteri Yasonna H Laoly di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Rabu, (22/1/2020).
Kedatangan Haris Pertama disambut langsung oleh Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly dan Dirjen AHU Menkunham.
Salah satu Pengurus DPP KNPI saat dihubungi terkait pertemuan tersebut, mengatakan SK Menkumham atas Nama Noer Fajriensyah yang juga mengaku sebagai Ketua DPP KNPI dibatalkan.
“SK MENKUMHAM atas nama NOER FAJRIEANSYAH sudah tidak berlaku/dibatalkan oleh KEMENKUMHAM,” ungkap Asbar, dikutip dari Panrita.news.com.
Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Hukum dan Ham telah mengeluarkan SK Menkumham untuk kepengurusan DPP KNPI dibawah ketua umum Noer Fajriensyah.
Polemik dualisme KNPI muncul setelah Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ke XV memutuskan Haris Pertama sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 2018-2021.
Haris menang dengan perolehan 84 suara, sementara lawannya Noer Fajriansyah mendapat 82 suara.
Kongres pemilihan Ketum KNPI sendiri berlangsung tanggal 18 hingga 22 Desember yang diikuti oleh 167 peserta dari DPD provinsi dan OKP tingkat Nasional.
Namun, terpilihnya Haris Pertama ternyata tidak berjalan mulus, Noer Fajriensyah yang menjadi lawan Haris Pertama menggelar kongres Jilid II dalam Kongres KNPI XV jilid II yang digelar, Minggu (6/1/2019).
Fajrie-sapaannya- unggul telak atas pesaingnya, Haris Pertama. Fajrie diketahui mendapat 105 suara, sementara Haris nihil alias tak ada yang memilih.
Dalam perjalanannya, dualisme ini berlangsung setahun lebih yang mengakibatkan perpecahan di tubuh KNPI sampai ketingkat provinsi. (*/Bengkulutoday)
