Proyek Infrastruktur DPW Kel Dinilai Tak Sesuai Kebutuhan Masyarakat Cilegon

0

CILEGON – Proyek pembangunan infrastruktur di setiap kelurahan melalui program DPW Kel (Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan) dinilai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Anak Bangsa (PAB) tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Cilegon.

Program yang baru tahun ini digulirkan oleh Pemkot (Pemerintah Kota) Cilegon berupa pembangunan infrastruktur seperti Paving Blok, TPT, dan Drainase yang dilaksanakan oleh Pokmas (Kelompok Masyarakat) ini, selain proyek dianggap sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya, program ini tidak menyentuh para upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

“Program inovasi apa? Paving blok, TPT, Drainase mah dulu juga udah ada! Dana 5% APBD itu besar, masa buat pembanguanan fisik yang notabene nya bukan skala kebutuhan masyarakat Cilegon, sedangkan pengembangan ekonominya mah tidak disentuh dengan program tersebut,” ungkap Derry Adari, Sekretaris LSM PAB kepada Fakta Banten, Minggu malam (19/6/2017).

Saat ditanya pengembangan ekonomi masyarakat seperti apa yang dimaksud, pria yang akrab disapa Kang Derry ini berharap Pemkot Cilegon mengadakan Pasar di setiap Kelurahan dan mengembangkan usaha mandiri masyarakat serta membuat Koperasi di setiap Kelurahan.

“Pemkot harus mendirikan pasar-pasar di 43 kelurahan di Kota Cilegon, coba anggaran DPW Kel itu buat mengembangkan usaha masyarakat seperti warung-warung, serta membuat Koperasi di setiap Kelurahan, apalagi sudah ada Dinas Koperasi,” tegasnya didampingi Ketua dan anggota LSM PAB.

Selain itu, PAB juga menyinggung akan adanya dugaan temuan pada program DPW Kel, yang disinyalir proyek infrastruktur tersebut rawan akan penyelewengan anggaran.

“Baru juga di termin pertama, tapi kabarnya sudah ada dugaan mark up dan percobaan suap oleh Pokmas dan pejabat. Saya mensinyalir program DPW Kel ini sangat rentan terjadi penyelewengan anggaran oleh kelompok pelaksana,” terangnya.

Diakhir wawancara, Kang Derry mendorong Pemkot Cilegon bisa menuntun kreasi masyarakat dan mengalokasikan anggaran dalam menciptakan tata ruang usaha masyarakat Cilegon.

“Karena sedang berjalan, DPW Kel tetap kita kawal. Hasil diskusi dengan ketua dan teman-teman LSM lain, formulasi kedepan kami harap bahwa keberhasilan pemerintah daerah adalah mampu menciptakan iklim usaha bagi masyarakat agar berpenghasilan cukup. Seyogyanya hal ini kedepan dialokasikan anggaran untuk penataan tata ruang dan kreativiras usaha masyarakat yang mandiri sebagaimana jargon Kota Cilegon,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan pesanan

Email anda tidak akan dipublikasi