Rupiah Melemah, Menkeu Harus Serius Tangani atau Mundur

Oleh : Aziz Fauzul Adzim, Wasekjen PB PII

Nilai tukar mata uang rupiah terus melemah terhadap dollar AS, hingga kamis (6/9/18) nilai tukar rupiah berada pada titik 14.904,00 per dollar Amerika Serikat.

Dilansir dari tirto.id, hal ini sudah diperkirakan pada awal tahun ini oleh peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara yang menyatakan nilai tukar rupiah bisa terdepresiasi hingga level Rp14.000 terhadap dolar. Ternyata jauh meleset melebihi perkiraan.

beberapa ekonom menekankan pelemahan rupiah ini akibat dari sentimen eksternal diantaranya karena Kenaikan Suku Bunga Bank Sentral The FED, perang dagang antara AS dengan China, atau Krisis keuangan yang melanda Argentina dan Turki. Menteri keuangan Sri Mulyani pun menyatakan pelemahan rupiah ini banyak dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi pemerintah Amerika Serikat.

Di sisi lain, sentimen internal sangat mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah. Diantaranya adalah neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit (dikutip dari kompas) terutama defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

kemudian kinerja perdagangan yang kurang optimal pun menyebabkan rupiah terus melemah terhadap dolar AS, hal ini juga dipengaruhi oleh neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit yang berakibat pada defisit transaksi berjalan.

Belum lagi masalah kepemilikan asing di surat berharga negara yang dinilai cukup besar dan juga distribusi valuta asing (valas) yang tidak merata.

Dikutip dari laman Twitternya (@saiddidu), Said Didu menyatakan setidaknya ada 5 dampak yang ditimbulkan akibat melemahnya nilai tukar rupiah, diantaranya: utang pemerintah akan naik, beban fiskal/APBN naik, sebagian besar harga-harga produk akan naik, utang dan pembayaran utang BUMN dan swasta akan naik, dan ada beberapa sektor ekonomi yang untung sementara.

Jika pelemahan rupiah ini tidak ditangani dengan serius, maka ketidakstabilan perekonomian akan melanda Indonesia. Maka dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah atau Menteri Keuangan harus berani bersikap tegas dan mencari solusi yang tepat. Jika menteri keuangan tidak berani ambil sikap tegas, solusi yang tepat adalah dengan mendesak mundur Sri Mulyani dari kursi menteri keuangan. (*/Admin)

[socialpoll id=”2513964″]

Honda