SERANG – Rumah Sakit Drajat Prawira Negara (RSDP) Serang secara tegas membantah terkait adanya kabar yang beredar tentang pungutan terhadap pasien korban tsunami.
Hal ini diungkapkan manajemen RSDP Serang melalui siaran pers yang diterima wartawan Fakta Banten melalui pesan WhatsApp, Rabu (26/12/2018) malam.
Dalam siaran persnya, Plt Direktur RSDP Sri Nurhayati mengatakan, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah telah menginstruksikan dan memerintahkan tidak adanya biaya terhadap korban tsunami Selat Sunda.
Berikut pernyataan lengkap manajemen Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) terhadap berita yang beredar tentang pembiayaan pelayanan jenazah bagi korban bencana tsunami Selat Sunda;
1. Sejak penanggulangan bencana dilakukan, Bupati Serang Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE, M.Ak sudah mengintruksikan jajaran Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) dan puskesmas untuk memberikan pelayanan maksimal dan optimal, tanpa ada biaya terhadap korban atau keluarga korban bencana tsunami Selat Sunda.
2. Intruksi tersebut diteruskan kepada unit dan aparatur pelayanan RSDP serta puskemas yang ada di Kabupaten Serang.
3. Pelayanan kesehatan terhadap korban bencana, baik yang datang dari Kabupaten Serang maupun Kabupaten Pandeglang, dilakukan dengan dasar kemanusiaan selama 24 jam, baik yang luka maupun meninggal dunia.
4. Pelayanan ditangani secara maksimal oleh aparatur, tenaga kesehatan, dan tim dokter, baik di RSDP maupun pukesmas, tanpa membedakan status ekonomi, suku, ras, dan agama.
5. Terhadap pembiayaan dan kwitansi yang beredar di media massa, kami tegaskan bukan kwitansi resmi RSDP. Hal itu di luar sepengetahuan manajemen dan direksi RSDP.
Sebelumnya faktabanten.co.id memberitakan bahwa korban meninggal dunia akibat tsunami dimintai biaya oleh RSUD Serang saat keluarganya hendak melakukan pengambilan jenazah.
Keluarga korban bahkan menunjukkan bukti kwitansi yang diberikan oleh bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Bahkan menjelaskan rincian biaya salah satu korban yang mencapai Rp3.900.000.
Berita Terkait: Terlalu, Korban Meninggal Akibat Tsunami Dimintai Biaya oleh RSUD Serang
Bupati Serang Harus Usut dan Tindak Tegas Oknum RSDP
Ramainya perbincangan mengenai hal ini juga mendapatkan komentar pedas dari para Relawan yang terjun membantu di lokasi bencana tsunami ini. Salah satunya dari Sekretaris Koordinator Relawan Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) se-Indonesia, Sumarna. Ia mengatakan, manajemen RSDP Serang ataupun Pejabat Pemerintah Kabupaten Serang harus mengusut tuntas oknum dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya atas kabar tersebut.
“Mendengar adanya kejadian tersebut sungguh miris mendengarnya, dengan kondisi saat ini seharusnya para dokter dan perawat tidak melupakan sumpah dan janjinya. Adanya oknum yang meminta biaya seharusnya segera ditindak langsung oleh Bupati, karena beliau telah menginstruksikan bahwa korban bencana harus dilayani dengan baik dan bebas biaya,” kata Sumarna.
Ia berharap Bupati melakukan langkah tegas dan memberikan sanksi, jika memang benar dilakukan salah satu oknum RSDP.
“Kenapa bisa ada oknum yang melakukan hal tersebut dapat mengeluarkan kwitansi yang dianggap bukan kwitansi dari manajemen RSDP. Kalau saya bupatinya, saya akan langsung mencari dan menindak oknum tersebut, jujur saya pribadi kaget mendengar hal itu,” tegasnya. (*/Dave)
[socialpoll id=”2521136″]
