TANGERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim membagikan sebanyak 4.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Kota Tangerang pada Rabu (10/4/2019). Gubernur yang didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Andi Tanri Abeng dan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menyatakan bahwa pembagian sertifikat tanah gratis kepada masyarakat merupakan bentuk perjuangan pemerintah kepada rakyat agar tidak mengalami permasalahan pelik berkaitan dengan tanah lantaran tidak memiliki sertifikat.
“Karena masyarakat kan biasanya cuma punya girik, jadi dulu ada juga itu masyarakat asli sini ngontrakin rumahnya buat pendatang, terus ketika dia butuh uang dia jual itu, lama-lama habis. Malah sekarang akhirnya dia yang ngontrak di rumah dia sendiri,”cerita Gubernur di hadapan ribuan masyarakat penerima sertifikat.
Menurut Gubernur, berdasarkan pengalaman dirinya ketika masih menjadi kepala desa dan camat, masyarakat seringkali kesulitan ketika ingin membuat sertifikat tanah. Bahkan bisa memakan waktu lama dari bulanan hingga tahunan.
“Bikin sertifikat nggak selesai 2-3 bulan, waktu saya Kepala Desa juga susah, saya camat 12 tahun juga merasakan sulitnya, jadi saya tahu persis bagaimana persoalan sertifikat tanah ini. Masyarakat cuma dapet girik, masyarakat saya dulu giriknya 5000-6000 meter dan tidak bisa dijadikan jaminan,”tuturnya
Sekarang, lanjut Gubernur, sudah ada program sertifikat tanah gratis yang harus disyukuri oleh seluruh masyarakat yang menerima. Namun, cara bersyukur tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sertifikat tersebut sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Selain itu, sebagai bentuk terimakasih kepada pemerintah yang telah memperjuangkan yang menjadi hak dan kepentingan masyarakat banyak.
“Alhamdulillah, tapi jangan serta merta punya sertifikat tanah langsung di pesantrenin di bank, harus dilihat dulu fungsi dan manfaatnya,”ujarnya
Gubernur juga menyampaikan bahwa beberapa program Pemerintah Provinsi Banten juga telah banyak digulirkan kepada masyarakat di seluruh kabupaten/kota termasuk Kota Tangerang. Untuk masyarakat Kota Tangerang yang belum tercover BPJS yakni sebanyak 7 persen dari jumlah penduduk, akan ditanggung oleh Pemprov Banten. Begitupun dengan biaya pendidikan untuk SMA/SMK yang telah digratiskan. “Dulu kan zaman saya (ketika menjabat Walikota Tangerang) udah kesehatan gratis, tapi sekarang kan nggak boleh karena harus melalui BPJS,”tuturnya
Selain itu, lanjut Gubernur, pembangunan dan perbaikan jalan kewenangan provinsi yang terus ditingkatkan, pembangunan kawasan Banten Lama, dan mendukung pembangunan 13 proyek strategis nasional oleh pemerintah pusat termasuk pembangunan MRT Bandara Soetta-Serpong, yang didalamnya didukung pembangunan jalan told an lain sebagainya.
“Jadi kalau masyarakat menemukan jalan provinsi yang rusak, datang ke rumah saya laporkan, rumah saya ada di Pinang. Pemprov juga membangun Banten lama, siapa yang sudah ziarah disitu? Itu sudah ada perubahan. Jadi ada dinamika pembangunan di Banten yang harus kita doakan bersama agar semua tercapai dengan baik,”tutup Gubernur
Siti Aisyah, salah satu penerima sertifkat asal Tanah Tinggi, Kota Tangerang yang ditemui usai menerima sertifikat mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Gubernur beserta jajarannya atas program Pendaftaran Tanah Sertifkat Lengkap (PTSL) yang telah banyak membantunya. Ia mengaku senang dan lega karena sertifikat yang sudah dinanti-nanti akhirnya bisa terbit.
“Program seperti ini bagus. Karena sertifikat tanah ini penting kalau mau ada penggusuran bisa kuat buktinya dan nilainya lebih tinggi,”ujar Siti
Penerima lainnya, Parwoto asal Tanah Tinggi juga menyampaikan hal sama. Menurutnya, program semacam ini jarang ada namun sangat membantu masyarakat Meskipun diurus oleh masyarakat sendiri, biasanya memakan waktu yang tidak sebentar. Kini Parwoto merasa lega karena tanahnya yang sudah dimiliki sejak 1986 itu akhirnya memiliki sertifikat.
“Terimakasih Pak Gubernur atas sertifikatnya, dan saya harap bisa ditingkatkan lagi karena masih banyak tanah-tanah yang keabsahannya harus ditertibkan,”ujar Parwoto
Kepala Kanwil BPN Banten Andi Tanri Abeng melaporkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun terakhir PTSL di Kota Tangerang. Karena, pihaknya berharap pembagian sertifikat tanah untuk Kota Tangerang bisa selesai tahun ini.
“Adapun PR yang harus kita kerjakan untuk Kota Tangerang adalah 43.000 bidang sudah kita petakan namun belum kita terbitkan sertifikatnya karena memang data yuridisnya belum diserahkan kepada kami. Untuk hari ini yang dibagikan sebanyak 4000 sertifikat tanah,” lapor Tanri. (*/Red)
