Bukan Cuma Banten, Calon Praja Asal Sulsel dan Kaltim Ikut Laporkan Kecurangan Tes IPDN
CILEGON – Setelah viralnya berita keluhan orangtua Calon Praja (Capra) IPDN asal Provinsi Banten, kini keluhan juga datang dari orang tua asal provinsi lain.
Seperti yang diungkapkan oleh Nurhayati, salah satu orangtua Capra IPDN yang digagalkan dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (Sumsel). Ia mengaku akan melayangkan surat keberatan ke IPDN dan menyebutkan adanya istilah warning.
Nurhayati mengungkapkan ada 5 orang delegasi dari Sumsel dipanggil ke Gedung Balairung untuk diberi warning, diantaranya adalah ESG,FR, MAN,MF dan MIA.
“Mereka diminta pemeriksaan ulang kesehatan karena ada masalah dengan kesehatannya, tapi nyatanya diloloskan. Sedangkan anak saya tidak ada diantara 5 orang tersebut. Sedangkan anak saya tahap CAT (Computer Assisted Tes) posisi ke 6 se-Sulsel, tahap kesehatan di peringkat ke-10,” ungkap Nurhayati.
“Saya minta tolong KPK dan Kemenpan mengusut kasus manipulasi dan kecurangan yang terjadi pada saat perekrutan Capra IPDN, saya sudah Iapor KPK, sejauh ini belum ada respon,” imbuhnya.
Nurhayati juga menyatakan anaknya tidak lolos seleksi karena alasan tangan berkeringat pada tes kesehatan.
“Padahal itu nerveous, tapi anak-anak yang kasat mata pendek gemuk, gigi tanggal 1, bahkan ada yang diadakan pemeriksaan ulang kesehatannya malah diluluskan, setahu saya aturan di IPDN tinggi dan berat harus ideal tapi semua itu tidak ada artinya. Mungkin karena mereka memiliki uang dan orang dalam,” ujarnya.
Begitu juga yang diutarakan oleh Saroni, salah satu orangtua Capra dari Kalimantan Timur yang tidak diloloskan, ikut angkat bicara ke media. Ia mengaku bersedia bersaksi tentang adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh oknum panitia SPCP.
“Anak saya tidak diwarning tapi tidak lolos dengan alasan buta warna total, padahal dari daerah anak saya inisial DID urutan 7 dari 36 Capra. Yang diwarning ada 2 ASA dan NAT, dan NAT ini adalah urutan paling bawah dari daerah tapi diloloskan, jadi yang tidak lolos itu hanya anak saya dari Provinsi Kaltim,” ungkap Saroni.
Ia juga mengatakan akan berjuang bersama Badia Sinaga untuk melawan ketidakadilan, kecurangan, dan kedzoliman untuk perbaikan bangsa generasi kedepan.
Sebelumnya pemberitaan di media dari delegasi Banten yang berjumlah 35 orang berangkat ke Jatinangor, 6 orang dipanggil pada Jumat (30/8/19) ke Balairung yang berinisial ZN, RIF, MAP, AM,nNFR, GN, bahkan AM adalah nomor urut 46 dari 47 tahapan kesehatan di daerah.
“Dari 6 orang ini 4 dinyatakan lolos dan 2 dinyatakan tidak lolos dan anak saya dimasukkan tidak lolos untuk memenuhi kuota Banten, padahal anak saya tidak ikut dalam pemeriksaan penampilan fisik bagi Capra yang ada catatan,” terang Badia.
“Sejauh ini, sudah sejauh mana respon dari Pihak Rektor IPDN yang mengatakan tidak ada istilah Warning diminta juga Kementrian Dalam Negeri untuk turun tangan dalam info ini, jangan hanya terima laporan dari bawahan saja, dari masyarakat juga harus direspon,” imbuh Badia Sinaga. (*/Ilung)
