SERANG – Provinsi Banten kini 4 Oktober 2019, sudah menginjak usia ke-19 tahun. Namun di usia tersebut, pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pokok persoalan yang perlu dibenahi secara serius oleh Pemerintah Provinsi Banten.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tertinggi kedua se-Indonesia sebesar 7,58 persen atau 465.800 orang. Angka ini juga lebih tinggi dari angka rata-rata nasional sebesar 5,34 persen.
Menurut tingkat pedidikan, lulusan SMK paling mendominasi TPT di Indonesia. TPT yang berasal dari pendidikan SMK sebesar 11,24 persen, lulusan SMA sebesar 7,95 persen, lulusan diploma I/II/III sebesar 6,02 persen, lulusan universitas sebesar 5,89 persen, lulusan SMP sebesar 4,80 persen, dan sekolah dasar (SD) sebesar 2,43 persen.
Angka kemiskinan juga turut jadi perhatian, pasalnya di Provinsi Banten pada triwulan I tahun 2019 sebesar 5,25 persen, sedangkan rata-rata nasional sebesar 9,66 persen. Dengan capaian angka kemiskinan sebesar 5,25 persen menempatkan posisi Provinsi Banten pada urutan ke-5 tertinggi se-Indonesia.
“Angka penganguran menurun dari 8,52 persen namun pengangguran terbuka masih cukup besar 7,58 persen, jauh dari angka nasional sebesar 5,34 persen,” kata tokoh masyarakat Banten, Syibli Sarjaya, dalam pidatonya pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Banten dalam rangka HUT Ke-19 Provinsi Banten, Jumat (4/10/2019).
Apa yang disampaikan Syibli Sarjaya dalam sidang paripurna tersebut memang diakui oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Menurutnya keberhasilan Pemerintah Provinsi Banten dalam membangun dunia pendidikan dengan terus meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia ini masih belum berbanding lurus dengan angka pengangguran di Banten.
“Ini paradoks, pendidikan dengan angka pengangguran yang masih tinggi, karena menurut BPS yang kerja di bawah 5 jam itu nganggur,” kata gubernur kepada wartawan.
Oleh karenanya, dalam rangka untuk menekan angka pengangguran tersebut, Gubernur WH mengatakan, telah memerintahkan industri-industri di Banten untuk meminimalisir penggunaan tenaga kerja asing dan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal.
“Saya minta tenaga asing tidak menyerbu Banten, ini saya sudah sampaikan ke industri-industri di Banten,” tegasnya. (*/Qih)
