SERANG – Mahasiswa dari Komunitas Soedirman (KMS) 30 mengkritisi situasi dan kebijakan dunia pendidikan yang terjadi saat ini di Provinsi Banten.
Mahasiswa menilai, 19 Tahun usia Provinsi Banten masih banyak ketimpangan dalam dunia pendidikan. Semangat pembangunan yang digaungkan oleh Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masih saja belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat.
Hal tersebut terungkap saat KMS30 menggelar aksi demonstrasi di bunderan lampu merah Ciceri, Kota Serang, Kamis (24/10/2019) kemarin.
“Di usia yang terbilang sudah dewasa, tentu sudah melewati riwayat perjalanan yang beragam. Namun, Provinsi Banten masih saja dililit banyak masalah. Jika persoalan-persoalan pendidikan tidak ditangani serius, dikhawatirkan persoalan itu nantinya akan sukar diatasi,” ungkap Koordinasi Lapangan Aksi, Farid Rizki.
Menurutnya, saat ini pembangunam pendidikan di Provinsi Banten masih tertinggal dan perlu peningkatan kualitas, sebagaimana cita-cita dalam mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, serta jauh dari kata ketimpangan dalam mengenyam pendidikan.
“Seperti halnya kisah tragis guru tinggal di toilet sekolah, serta jangan lupakan juga cerita Madrasah Al-Islah di Kampung Situpotong, Pandeglang. Sekolah madrasah yang menampung 117 murid tersebut, kondisi dinding serta atap sekolah sudah bolong dan membahayakan keselamatan,” terang Farid.
Sejak dibangun tahun 1980 hingga saat ini, kata Farid, madrasah tersebut belum mendapat bantuan biaya perbaikan. Selain sekolah dengan atap bolong, fasilitas jembatan penghubung antar Desa di Kabupaten Pandeglang tersebut juga mengalami kerusakan, para pelajar dan warga terpaksa melewati jembatan rusak untuk pergi ke sekolah, sehingga membahayakan keselamatan siswa.
Selain itu, berdasarkan kajian yang dilakukan KMS 30 masih menemukan kejanggalan di sektor pendidikan.
“Kami mendapati sebuah temuan dari Pusat Telaah dan Informasi Regional Banten (Pattiro). Di Kabupaten Serang saja, tiga dari sepuluh siswa bertaruh keselamatan karena sekolah rusak. Akibatnya, penggunaan ruang kelas dilakukan bergantian dan menjadikan belajar tidak kondusif,” paparnya.
Padahal kata Farid, untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu mampu memajukan Daerah, serta mampu bersaing di berbagai sektor, itu bisa terwujudkan apabila pembangunan pendidikan yang merata dan juga berkualitas.
Seperti pendidikan gratis yang digaungkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang saat ini juga belum semua sekolah merasakannya.
“Diperparah dengan kondisi infrastruktur sekolah di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang belum merata,” imbuhnya.
“Maka kami meminta agar WH-Andika untuk secepatnya menjawab persoalan-persoalan pendidikan yang sampai hari ini masih mencoreng wajah Provinsi Banten,” tandasnya. (*/Qih)
