Aksi Hari HAM, Mahasiswa Banten Sebut Jokowi-Ma’ruf Rezim Anti Rakyat

Lmp-dindik-helldy

SERANG – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam beberapa organisasi mahasiswa mengecam Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dan menilainya sebagai rezim anti rakyat. Kecaman itu terdengar saat mahasiswa menggelar aksi refleksi hari Hak Asasi Manusia (HAM) Se-Dunia di Ciceri, Kota Serang, Selasa (10/12/2019).

“Jokowi-Ma’ruf rezim anti rakyat. Jokowi-Ma’ruf pendindas rakyat,” teriak salah satu massa aksi.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut merupakan gabungan dari organisasi, diantaranya Sekolah Mahasiswa Progresif (Sempro), Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT), Mahasiswa Pinggiran (Maping), Serikat Gerakan Mahasiswa Indonesia (SMGI) dan Satuan Pelajar Siswa dan Mahasiswa (Sapma). Mereka menuntut dibatalkannya rancangan UU Pertanahan, RUU KUHP, dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, BBM serta kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL)

ks-ip-helldy

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Satria menuturkan, kenaikan iuran BPJS dan kenaikan TDL sebagai bentuk perampasan HAM terhadap rakyat Indonesia. Karena, dengan ditariknya subsidi yang bersentuhan dengan rakyat maka akan membebani kehidupan rakyat, sehingga terus menimbulkan ketimpangan.

“Jokowi telah mengesahkan peraturan bagi kenaikan iuran BPJS Kesehatan 100 persen di semua kelas yang akan berlaku pada bulan Januari. Serta kenaikan tarif daftar listrik akan semakin memukul kondisi rakyat Indonesia ketika hari ini kemiskinan yang terjadi belum teratasi,” kata Satria saat ditemui di lokasi.

Satria menyimpulkan bahwa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf bukan kepanjangan rakyat jelata, melainkan kepanjangan para elit politik.

“Pemerintah RI hanya peduli investor besar beserta oligarki yang korup dan diberi karpet merah untuk mengeksploitasi kekayaan alam dan menghisap tenaga kelas pekerja Indonesia. Sementara rakyatnya ditelantarkan,” tandasnya (*/Ocit)

bb-pcm-helldy
Pagem