SERANG – Kendati di Kabupaten Pandeglang meraih suara terbanyak pada Pemilu 2019 lalu, namun Partai Gerindra sepertinya belum percaya diri dalam menatap Pilkada 2020 mendatang.
Setidaknya ini terlihat dari tampilnya kader internal Gerindra yang mendaftar hanya sebagai calon wakil bupati (Cawabup).
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pandeglang, Sahrudin, mengakui bahwa belum ada kader Partai Gerindra yang memiliki kesiapan untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Pandeglang kali ini.
Sehingga lanjut Sahrudin, dirinya mencoba tampil mendaftar bakal Cawabup sebagai salah satu langkah awal untuk mengetahui bagaimana menguasai dan mengelola suatu pemerintahan daerah.
“Karena itu merupakan hal baru bagi kita (Partai Gerindra Kabupaten Pandeglang -red),” ucap Sahrudin usai memenuhi panggilan Panitia Desk Pilkada Partai Gerindra Banten, Selasa (10/12/2019), di Kantor DPD Gerindra Banten.
Lebih lanjut Sahrudin mengatakan, bahwa hal lain yang mendorong dirinya maju di Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020, karena melihat banyak potensi yang ada di Kabupaten Pandeglang yang belum digarap secara optimal, salah satunya di sektor pariwisata.
“Pandeglang ini kalau bisa saya bilang salah satu surganya Indonesia. Dengan memiliki garis pantai yang panjang sekitar 307 kilometer, ada gunung-gunungnya, dan alamnya yang indah. Ini perlu ditingkatkan,” ungkapnya.
“Inilah yang mendorong kita untuk maju. Mudah-mudahan kedepan, saya bisa membantu pemerintah apabila dipercaya sebagai wakil bupati di Pandeglang,” imbuhnya.
Saat disinggung soal kemungkinan berpasangan dengan sosok petahana, dia pun tidak menampik jika hal itu bisa terjadi dalam Pilkada 2020 mendatang.
“Prinsipnya kita dengan siapa saja siap, yang terpenting berguna untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Namun ditegaskan Sahrudin, terkait sosok yang akan berpasangan dengan dirinya di Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020 nanti. Hal itu ia serahkan sepenuhnya keputusan kepada internal Partai Gerindra.
“Nanti tinggal DPD dan DPP menentukan arahnya seperti apa, kita sebagai kader ikut pada aturan aja. Kemungkinan itu bisa terjadi tergantung keputusan dari DPD dan DPP,” tandasnya. (*/Ndol)
