Masyarakat Kecam DPRD Kota Serang Habiskan Rp. 697 Juta untuk Mukernas di Lombok

SERANG – Pembiayaan 45 Anggota DPRD Kota Serang ke acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Asosiasi DPRD Kota seIndonesia (Adeksi) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang menghabiskan anggaran senilai Rp. 697 Juta menuai kecaman dari aktivis mahasiswa dan masyarakat.

Kecaman itu muncul dari Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang Arman Maulana. Ia menilai keberangkatan 45 anggota DPRD Kota Serang yang didanai oleh APBD Kota Serang senilai Rp697 Juta merupakan tindakan penghamburan anggaran.

Padahal lanjutnya, jika melihat kondisi Kota Serang saat ini cukup memperihatinkan. Hal itu dikarenakan masih banyaknya persoalan dasar masyarakat yang belum terentaskan oleh Pemkot Serang, mulai dari kesejahteraan masyarakat, kasus stunting yang masih tinggi, hingga masih adanya penderita gizi buruk.

“Ini jelas penghamburan anggaran, sementara banyak PR yang harus diselesaikan oleh Pemkot Serang mulai dari kemiskinan, angka penderita Stunting masih tinggi, kesejahteraan dan lainnya yang masih menjadi ancaman bagi warga Kota Serang,” kata Arman, kepada Faktabanten.co.id, Rabu (11/3/2020).

Dengan banyaknya masalah tersebut, lanjut Arman, seharusnya Anggota DPRD Kota Serang yang merupakan representasi dari rakyat harus berpikir ulang dalam menggunakan anggaran. Karena disisi lain, keuangan Kota Serang saat ini terbilang sangat mini. Hal itu terlihat dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD yang kurang dari Rp.2 triliun. Apalagi kata Arman, Kota Serang saat ini masih ketergantungan kepada dana perimbangan.

Dengan minimnya keuangan Kota Serang tentu akan berdampak pada lambatnya proses pembangunan. Oleh karena itu, pihak DPRD harus berkolaborasi dengan Walikota Serang untuk mengefisienkan anggaran untuk kebutuhan yang sangat minim urgensinya.

“Ada hal yang harus diutamakan oleh anggota DPRD Kota Serang dari pada berbondong-bondong pergi ke Lombok yaitu efisiensi anggaran. Karena saat ini keuangan Pemkot Serang masih kecil untuk biaya pembangunan. Apalagi saat ini Pemkot Serang masih tergantungan pada dana perimbangan,” ujarnya.

Alangkah baiknya jelas Arman, dalam memenuhi undangan Adeksi yang diselenggarakan di Lombok cukup diwakilkan oleh unsur pimpinan saja. Tentu sikap ini menandakan bahwa anggota DPRD Kota Serang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada numpang liburan dengan dalih menghadiri acara tersebut.

Kartini dprd serang

“Acara itu padahal cukup dihadiri oleh unsur pimpinan biar ada penghematan. Bukan malah aji mumpung ke sana semuanya untuk liburan bersama,” tegasnya.

Atas dasar itu, dirinya mengecam bahwa 45 anggota DPRD Kota Serang yang berangkat ke Lombok sebagai bentuk penghianat terhadap amanat rakyat.

“Saya mengecam 45 anggota DPRD Kota Serang yang berangkat ke Lombok yang menghabiskan anggaran Rp 697 juta karena ini bentuk dari penindasan kepada masyarakat,” tegasnya.

Kecaman lainnya datang dari salah satu warga Kota Serang yang berprofesi sebagai pedagang angkringan Deden Mashudi mengatakan, keberangkatan 45 anggota dewan ke acara pertemuan anggota dewan se Indonesia sudah melukai hati masyarakat karena telah menghamburkan uang. Mestinya, dalam mengambil keputusan anggota dewan harus inget terhadap janji politik saat kampanye. Salah satunya menghemat anggran untuk kebutusan yang sedikit manfaatnya.

“Sebagai warga Kota Serang saya hanya bisa membayangkan keberangkatan orang sebanyak itu kira-kira manfaatnya untuk masyarakat dimana? Mau saling kenalan doang gitu sama anggota dewan lain di seluruh indonesia,” kata Deden.

Padahal, papar Deden, dari 45 anggota DPRD Kota Serang cukup perwakilan dari unsur pimpinan atau bidang lain yang bersangkutan.

“Kenapa engga komisi yang bersangkutan aja yang berangkat? Misal kalau pertemuan itu akan membahas tentang omnibus law, ya cukup lah komisi yang barkaitan aja. Engga perlu juga kaya studi tour begitu,” paparnya.

Oleh karena itu, dirinya menganggap bahwa 45 anggota DPRD Kota Serang yang berangkat ke Lombok bukan untuk kepentingan masyarakat. “Saya anggap seluruh anggota DPRD Kota Serang bukan perwakilan rakyat, kalau perwakilan rakyat harusnya pikirkan kondisi rakyat saat ini,” tutupnya. (*/Ocit)

Polda