PANDEGLANG – Menanggapi adanya aduan masyarakat ke Polres Pandeglang terkait dugaan adanya penyelewengan Dana Desa di Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur Pandeglang pada Rabu (18/3/2020) lalu.
Camat Sumur, Heru mengungkapkan, bahwa akan sepenuhnya mempercayakan proses hukum terhadap salah satu kepala desa yang dilaporkan oleh Forum Pemuda Peduli Desa Ujung Jaya, ke pihak kepolisian.
“Proses aja, jadi tinggal tunggu saja nanti dari Polres seperti apa hasilnya,” ungkapnya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (27/3/2020) Kemarin.
Camat Sumur menjelaskan, sejak Januari 2020 lalu, pihaknya telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pembangunan di seluruh desa di Kecamatan Sumur, yang menggunakan Dana Desa tahun Anggaran 2019 lalu.
Bahkan, monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan di Desa Ujungjaya dipimpin langsung oleh camat sumur serta didampingi tim monev dan Kepala Desa Ujung Jaya.
“Awal Januari saya monev, kemarin (Senin, 23/3/2020) juga saya monev lagi, pada prinsipnya kegiatan yang bersumber dari DD semua dilaksanakan,” bebernya panjang lebar.
Masih kata Mantan Kabid Kominfo ini, berdasarkan hasil monev yang dilakukannya, semua pekerjaan fisik yang sebagaimana tercantum dalam laporan pengaduan itu semuanya sudah sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) seperti Volume dan bahan yang digunakan.
Ada pun masalah kualitas, itu kan harus orang teknis.Tapi secara prinsipnya bahwa penyusunannya RAB dibantu oleh konsultan pendamping dengan mengacu pada Standar Satuan Harga Barang dan untuk masalah kualitas pekerjaan nanti dinilai oleh tenaga teknis,” bebernya.
Adapun mengenai tidak difungsikannya TPK (Tim Pengelola Kegiatan), Heru menjelaskan bahwa TPK di Desa Ujung Jaya semua difungsikan sebagai mana fungsi dan tugasnya.
“Informasi dari Kepala Desa, TPK difungsikan sebagai pelaksana kegiatan dan dua orang anggota TPK difungsikan sebagai pengawas. Tapi memang saya belum ketemu dengan Ketua TPKnya. Karena kemarin dia lagi ke laut,” Imbuhnya.
Sementara itu, Inspektur Pembantu (Irban) dari Inspektorat Pandeglang, Gunara saat dihubungi melalui telepon selulernya mengaku, pihaknya belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran Dana Desa di Desa Ujung Kulon.
“Belum ada. Sedang ditangani dulu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya. (*/Gatot)
