SERANG – Kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubenur (Kepgub) Banten nomor 580/Kep.144-Huk/2020 tentang penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) kantor Cabang khusus Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar DPRD Banten.
Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut Pemprov Banten menarik Kas Umum Daerah (Kasda) dari Bank Banten ke Bank BJB.
Sikap tersebut dinilai terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tanpa melakukan kajian dan pembahasan yang cermat, matang, dan mendalam di antara penyelenggara pemerintahan di Provinsi Banten termasuk melibatkan para pemangku kepentingan yang terkait.
“Kajian tersebut setidaknya memuat minimal pada lingkup aspek ekonomi, yuridis, sosial, politis, dan lain-lain. Jangan dilakukan secara tiba-tiba seperti ini,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten Muhlis dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan. Jumat, (24/4/2020).
Menurut Muhlis, setiap penanganan implementasi kebijakan pemerintah daerah yang berdampak langsung terhadap publik harus bertahap, bertingkat, dan berlanjut.
“Dampak dari keputusan Gubernur yang gegabah berakhir pada rush yang dilakukan para nasabah di beberapa kantor cabang. Sehingga menimbulkan ketidaktertiban masyarakat disaat kita seharusnya fokus dan konsentrasi terhadap penanganan Covid-19 untuk tidak berkerumun dan menjaga jarak fisik dan jarak sementara ini,” terangnya.
Dikatakan Muhlis, pihaknya bisa saja mendorong DPRD Banten untuk mengusulkan hak interpelasi, guna meminta keterangan Gubernur Banten dalam mengambil kebijakan soal peralihan Kasda dari Bank Banten kepada Bank BJB.
“Mungkin bisa saja kita meminta keterangan langsung dari Gubernur,” tegasnya.
Senada dengan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar DPRD Banten, juga mendorong untuk mengusulkan kepada DPRD Banten agar mengambil hal interpelasi kepada Gubernur Banten.
“Kami rasa fraksi Partai Golkar sependapat dengan langkah fraksi PDIP,” ucap Ketua Fraksi Partai Golkar Suparman dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.
Suparman melihat, kebijakan WH terkait Bank Banten berdampak secara serius di tengah masyarakat. Sehingga menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran.
Dilain hal juga WH dalam mengambil sikap, kerap kali mengabaikan konsultasi serta koordinasi dengan DPRD Banten. (*/JL)
