JAKARTA – Hari ini 22 tahun yang lalu atau 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden usai berkuasa kurang lebih 32 tahun. Sejak itu, Orde Baru berakhir, era reformasi dimulai.
Ada banyak tuntutan yang menggema dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa, kala meminta Soeharto berhenti menjadi presiden. Dari mulai penindakan tegas terhadap pelaku korupsi, hingga kebebasan berpendapat di muka umum.
Setelah rezim Soeharto runtuh, berturut-turut terbit sejumlah undang-undang untuk mengakomodir berbagai tuntutan reformasi. Sebut saja UU tentang pemberantasan korupsi, UU kebebasan berpendapat, TNI, kebebasan pers dan seterusnya.
Namun, semangat reformasi di berbagai bidang dinilai sudah tak berjalan sebagaimana mestinya. Hingga kemudian muncul slogan Reformasi Dikorupsi pada 2019 lalu atau 21 tahun setelah Soeharto lengser.
Pada 21 Mei, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Kala itu, perekonomian Indonesia hancur akibat badai krisis. Kondisi keamanan pun mencekam di berbagai daerah.
Desakan agar Soeharto mundur dari kalangan mahasiswa dan elemen masyarakat sudah terasa kuat sejak 1996. Semakin besar pada tahun 1998 atau setelah Soeharto dipilih kembali menjadi Presiden pada Maret sebagai hasil Pemilu 1997.
Pada 8 Mei di Yogyakarta, demonstrasi mahasiswa memakan korban. Dia adalah Moses Gatutkaca yang garang menyuarakan Soeharto agar lekas turun jabatan. Moses mati akibat luka oleh pukulan benda tumpul.
Pada 12 Mei, demonstrasi mahasiswa di sekitar Universitas Trisakti, Jakarta juga menelan korban. Peluru aparat membunuh Hafidin, Roiyan, Hery Hartanto, Hendriawan, dan Elang Mulya Lesmana.
Sejak itu, gerakan mahasiswa semakin membesar hingga berhasil menduduki gedung DPR/MPR pada 18 Mei 1998. Mereka menuntut MPR menggelar Sidang Istimewa.
Selain demonstrasi, penjarahan juga terjadi di mana-mana. Inflasi tinggi membuat banyak orang terkena PHK. Kehilangan pekerjaan dan kesulitan mencari uang untuk membeli makan mendorong masyarakat menjarah sejumlah tempat.
Tim Gabungan Pencari Fakta menyatakan penjarahan dipelopori oleh orang-orang tak dikenal namun tak dikenal. Mereka menyulut emosi warga untuk menjarah toko. Kemudian, mereka membakar toko dari luar saat warga sudah di dalam. Walhasil, ribuan korban jiwa berjatuhan.
Pada 20 Mei, mayoritas menteri dalam Kabinet Pembangunan VII menyatakan berhenti. Termasuk Akbar Tandjung, Ginanjar Kartasasmita dan beberapa orang lainnya. Posisi Soeharto semakin terdesak.
Lalu pada 21 Mei pagi pukul 09.00 WIB, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Sontak, ucapan syukur menggema di langit. Mahasiswa dari berbagai daerah sujud lalu berulang kali meneriakkan kata merdeka.
Mereka merasa perjuangannya telah membuahkan hasil. Akan tetapi, belum berhenti. Mereka kembali berdemonstrasi lantaran tak setuju BJ Habibie melanjutkan kepemimpinan dan meminta agar pemilu dihelat selekas mungkin.
Reformasi Dikorupsi
Selang 21 tahun kemudian, mahasiswa kembali turun ke jalan dalam jumlah yang sangat besar. Demonstrasi dilakukan di berbagai daerah terutama kota besar dengan menggunakan slogan Reformasi Dikorupsi.
Tuntutan mereka cenderung sama, yaitu menolak pengesahan RUU KPK, RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), RUU Minerba serta kasus kriminalisasi aktivis dan isu kerusakan lingkungan.
Di Jakarta, aksi dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR. Mahasiswa dari berbagai jaket almamater berkumpul di sana. Meneriakkan kritik dan tuntutan bersama-sama.
Mahasiswa menganggap semangat reformasi yang dicetuskan saat menjatuhkan Soeharto sudah tercoreng alias dikorupsi. Sejumlah pihak merasa pemerintah dan DPR mengabaikan semangat reformasi dan hanya mengakomodir kepentingan segelintir orang.
Demonstrasi berlangsung berhari-hari pada Bulan September 2019 di berbagai daerah. Korban luka dan jiwa berjatuhan akibat bentrok dengan aparat.
Demonstrasi mahasiswa berslogan Reformasi Korupsi berhasil menekan pemerintah dan DPR menunda pembahasan sejumlah RUU. Akan tetapi, RUU KPK tetap disahkan menjadi UU, sehingga kekecewaan tak bisa dibendung.
RUU yang lain memang ditunda pembahasannya. Tetapi bukan berhenti dan diperbaiki sesuai kehendak mahasiswa. Pemerintah dan DPR justru mengebut pembahasan sejumlah RUU pada 2020 yang ditunda setelah mahasiswa berunjuk rasa besar-besaran pada 2019.
Salah satunya adalah RUU Minerba. Pegiat lingkungan mengecam keras isi RUU tersebut karena menilai sangat menguntungkan korporasi atau pengusaha ketimbang keselamatan rakyat akibat eksploitasi tambang.
Tidak menutup kemungkinan RUU lain yang sempat ditunda kini dibahas kembali dalam rentang waktu yang cepat dan sembunyi-sembunyi agar tidak menuai penolakan dari aktivis dan mahasiswa. Semangat reformasi yang mengidamkan keterbukaan menjadi pertanyaan. (*/CNN)
