SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus fokus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam proses pelaksanaan pembangunan. Indeks ini dinilai bisa menjadi daya ukur kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, dalam mendorong peningkatan IPM, Pemkab Serang rutin berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
”Selama ini setiap kegiatan yang Pemkab Serang lakukan, harus berkaitan dengan data-data yang dihasilkan oleh BPS,” kata Tatu usai Rapat Paripurna Penyampaikan Rekomendasi LKPJ Tahun 2019 di gedung DPRD Kabupaten Serang, Jumat (29/5/2020).
Dalam penyusunan LKPJ, menurutnya, memuat input dan output. Sedangkan outcome, benefit dan impact per kegiatan tidak bisa diukur pada waktu yang singkat.
“Oleh karena itu, kami setiap tahun melakukan survey kepuasan masyarakat untuk dapat mengetahui dampak yang dihasilkan dari setiap program yang dilaksanakan,” ujarnya.
Sekadar diketahui, IPM Kabupaten Serang pada tahun 2019 ditargetkan 67,27 poin. Sampai dengan akhir 2019, realisasi sebesar 66.38 poin atau naik sebesar 0,45 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 65,93 poin.
Kemudian angka kemiskinan makro pada 2019 sebesar 4,08 %, atau turun 0,22 % dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 4,30 %. Sementara pertumbuhan ekonomi di pada tahun 2019 ditargetkan 5,21 %. Pada akhir tahun 2019, prediksi sementara indikator ini baru mencapai sebesar 5,08 %.
Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 ditargetkan tidak melebihi 13,45 %, pada akhir tahun 2019 mencapai target sebesar 10.65 %. Terakhir, indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2019 tercapai pada kategori B.
Tatu mengungkapkan, pemantauan dan evaluasi atas capaian program punya tolak ukur melalui inovasi aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kegiatan (simolek), aplikasi Simral, dan aplikasi e-Sakip. “Sehingga tingkat akurasi capaian hasil kegiatan dapat lebih akurat,” ujarnya.(*/Red)
