Oleh: Doddy Fathurahman (Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Banten)
Di antara beragam sektor perekonomian, pariwisata adalah termasuk yang paling terdampak dari terjadi pandemi Covid 19. Pasalnya efek dari sektor ini sifatnya domino, di mana yang merasakan dampaknya bukan hanya dirasakan di level korporasi tetapi juga di kalangan menengah.
Dimulai saat saat awal Corona menyerang Indonesia, pemerintah pusat maupun daerah, terkesan serba terlambat dalam penanganannya, bahkan ada terkesan meremehkan.
Dimulai dari awal Februari 2020, kondisi ekonomi Indonesia pada umumnya dan khususnya sektor pariwisata terus memburuk dari bulan ke bulan.
Kami memahami apabila dalam masa pandemi ini pemerintah lebih memfokuskan diri kepada penyelamatan rakyatnya dari marabahaya virus yang sedang merajarela. Di antaranya dengan menjalankan program program kesehatan seperti di dalamnya adalah pembatasan gerak di ruang publik.
Namun seiring dibatasinya ruang gerak maka terbatas juga jumlah wisatawan yang berkunjung. Kalausudah begitu, otomatis bukan hanya tempat wisata yang sepi, tapi juga hotel, restoran, para penjual makanan hingga kerajinan tangan akan sepi pelanggan.
Secara nasional kami melihat pemerintah pusat khususnya telah mengelontorkan sejumlah program dan keputusan yang berpihak kepada sektor pariwisata. Di antaranya berupa pembebasan biaya BPJS, pengurangan biaya listrik, air, sewa, keringanan restribusi pajak pemda, relaksasi peminjaman bank, dan lain-lain.
Tetapi juga sangat penting untuk segera disosialisasikan terkait petunjuk teknis serta penetapan waktu yang pasti kapan kebijakan ini mulai berlaku. Pasalnya hingga kini di Provinsi Banten kerap di lapangan ditemukan kebijakan yang sudah dicanangkan pusat belum tersosialisasi dan terimplementasi dengan baik. Bahkan terkesan daerah tidak mengetahui adanya program-program dukungan bagi pelaku industri pariwisata di atas tadi.
Sebagai salah satu contoh adalah Kabupaten Serang tempat dimana sektor pariwisata menjadi primadona dalam hal pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkab Serang yang sangat
membanggakan tempat wisata pantai Anyernya, sampai saat ini pun belum mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada penggiat pariwisat,a khususnya hotel dan restoran di Anyer. Bahkan terlihat Pemkab menganggap Anyer secara ekonomi tidak terdampak pandemi Covid 19.
Jadi kembali menjawab pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini, bisakah kondisi parisiwata di Banten kembali pulih? Jawabannya akan sangat tergantung oleh seberapa tanggap pemerintah daerah mencermati dampak Covid 19 pada bidang pariwisata, dan apakah itu sesuatu yang harus segera mendapat perhatian.
Pada saat ini bukan hanya kronologi kebangkitan yang harus kita siasati, namun juga kronologi dan strategi untuk bertahan hidup di tengah pandemi Covid 19. Walau saat ini terbilang sudah sangat terlambat, namun langkah dan strategi bersama ini tetap mempunyai urgensi tinggi dan karenanya masih lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali.
Terobosan strategi dan kecepatan implementasi adalah kunci dari kemenangan kita dalam pertarungan melawan pandemi Covid 19. (***)
