Ke KPK Lagi, ALIPP Pertanyakan Kelanjutan Kasus Pengadaan Tanah dan Komputer UNBK di Banten

0
Al khairiyah donasi

JAKARTA – Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta, Kamis (25/6/2020). Kedatangannya untuk menanyakan progres dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah SMK/SMA dan Pengadaan Komputer UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) pada tahun anggaran 2017-2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.

Uday Suhada menjelaskan, bahwa sejak persoalan itu dilaporkan 20 Desember 2018, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait tindak lanjut atas perkara tersebut.

“Saya ingin mendapatkan penjelasan atas progress dari kasus itu dari KPK. Sudah satu tahun setengah kita tunggu, tapi belum juga ada kabar” ungkapnya kepada wartawan.

Uday mengaku, sebelum mendatangi KPK kali ini, ia mendapatkan informasi yang menyebutkan bahwa KPK ternyata menindak lanjuti pengaduan itu, diantarana dengan meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan audit investigasi.

“Sumber saya mengatakan bahwa BPKP sudah menyelesaikan audit investigasinya dan hasilnya pun sudah diserahkan lagi kepada Pimpinan KPK,” ujarnya.

M. Adam

Pegiat anti korupsi di Banten ini mengatakan, hasil audit investigasi itu menunjukkan adanya potensi kerugian keuangan negara yang sangat besar.

“Dalam dokumen itu nampak ada potensi kerugian keuangan negara milyaran rupiah,” ucapnya.

Kemudian ia mengungkapkan, persoalan yang diaudit investigasi oleh BPKP itu merupakan sampel saja, yaitu terkait pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMK/SMA.

“Yang diaudit investigasi yaitu lahan SMK 7 di Tangerang Selatan. Sekolah itu kita juluki Sekolah Helikopter, sebab tidak ada akses jalan bagi siswa untuk sekolah. Karena sekelilingnya bangunan dan tanah orang lain” terang Uday.

Menurut Uday, jika persoalan ini segera ditindaklanjuti, maka itu merupakan waktu yang tepat bagi KPK untuk membangun kembali kepercayaan publik yang belakangan merosot terhadap kinerja KPK.

“Persoalan korupsi di Banten sudah merebak kembali. Karena itu KPK harus segera menindak lanjuti temuan BPKP itu. Kami percaya Pak Firli dan jajaran Pimpinan KPK punya semangat untuk bersama rakyat memberantas korupsi,” pungkasnya. (*/JL)

Helldy-Sanuji
Loading...

Tinggalkan pesanan

Email anda tidak akan dipublikasi

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien