Bhayangkara Mulia

Penggugat Bank Banten Sebut Pencabutan Gugatan Bukan Maksud Menghentikan

0

SERANG – Penggugat Bank Banten, Moch Ojat Sudrajat menyebut, bahwa pencabutan gugatan bukan maksud untuk menghentikan gugatan.

Pencabutan gugatan hukum, yang dilakuka oleh tiga warga Banten ke Pengadilan Negeri (PN) Serang terkait pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB itu merupakan langkah untuk memperbaiki gugatan.

Bhayangkara rosyid

Dengan tergugat utama Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kata Ojat, pihaknya akan menambah daftar institusi yang akan ikut serta di gugat dalam pemindahan RKUD Bank Banten, yakni PT Banten Global Development (BGD), selaku BUMD Pemprov Banten yang diberi kewenangan membeli dan membangun Bank Banten.

“Bahwa sebagaimana diketahui atas gugatan Kami sebagai Penggugat di PN. Serang sudah diajukan pencabutannya dan karena agenda persidangan pada tanggal 24 Juni 2020 di PN Serang adalah penundaan sehingga atas permohonan pencabutan gugatan yang kami bertiga ajukan tidak dapat diputuskan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 24 Juni 2020 tersebut,” ujar Ojat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/6/2020).

“Kembali Kami tegaskan bahwa PENCABUTAN gugatan kami bukan bermaksud kami MENGHENTIKAN atas gugatan Kami, TAPI dalam rangka PERBAIKAN GUGATAN,” tulisnya.

Perbaikan gugatan yang dimaksudkan tentunya lanjut Ojat, tidak dapat seluruhnya disampaikan, namun pihaknya akan sampaikan setalah gugatan perbaikan terdaftar kembali di PN Serang.

“Apalagi dalam proses perbaikan gugatan kami, kami banyak dibantu oleh berbagai pihak disamping tentunya juga TIM Pengacara kami,” ucapnya.

Kpu

Sementara, ia mengaku masih menemukan adanya bukti-bukti lainnya dalam permasalahan Bank Banten tersebut, salah satunya penjualan aset.

“Bahwa diduga penjualan aset Bank Banten yang semula menggunakan CESSIE juga berubah menjadi PENJUALAN ASET, karena tidak adanya AKTA otentik atau akta dibawah tangan dari PNS Pemprov Banten tentang pengalihan hutangnya ke Bank BJB yang ada hanya Surat Kuasa PEMOTONGAN GAJI,” kembali tulisnya.

Menurutnya, Bank Banten diduga telah menjual asetnya kepada Bank BJB, aset yang diduga dijual adalah berupa kredit ASN Pemprov Banten.

“Dimana atas 2,500 Debitur yang diduga nilainya sebesar Rp509 miliar hanya dinilai sebesar Rp330 miliar dan diduga dananya sudah diterima sebesar Rp199 miliar, sehingga diduga ada potensi kerugian sebesar Rp179 miliar,” katanya.

Penggugat juga mengaku memiliki bukti bahwa atas piutang PNS Pemprov Banten yang sebelumnya di Bank Banten diminta membuat surat kuasa pemotongan gaji kepada Bank BJB KCK Banten, yang diduga diketahui oleh bendahara pengeluaran dan Kepala Biro atas kepala dinas di masing–masing OPD.

“Bahwa diduga saat ini masih ada proses yang sedang berlangsung untuk 6,000 debitur PNS Pemprov Banten yang diduga juga akan dijual oleh Bank Banten ke Bank BJB termasuk para anggota DPRD Provinsi Banten,” katanya.

“Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru serta dukungan PARA AHLI yang akhirnya bergabung dengan kami, maka kami meyakini gugatan kami nanti akan dapat diterima oleh Majelis Hakim” pungkasnya (*/JL)

Dede_KNPI
Bhayangkara bank banten
Loading...

Tinggalkan pesanan

Email anda tidak akan dipublikasi