SERANG – Ratusan Orang yang terdiri dari ormas islam dan ormas kepemudaan berkumpul di Alun-alun Barat Kota Serang, Minggu (5/7/2020) untuk menggelar aksi agar Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) untuk dibatalkan, bukan ditunda seperti yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah.
Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang, Kyai Enting Abdul Karim mengatakan, jika kegiatan yang dilakukan pihaknya merupakan rangkaian dari yang pernah dilakukan oleh pihaknya untuk menolak RUU HIP. Bahkan dengan tegas, disampaikan jika pihaknya menyesalkan penundaan pembahasan terhadap RUU HIP.
“Kami sesalkan pemerintah malah menunda. Karena keinginan umat, keinginan masyarakat itu bukan menunda, tapi membatalkan,” ucapnya kepada awak media seusai aksi.
Menurutnya, pembahasan RUU HIP sudah tidak perlu dilakukan, karena pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah menjadi harga mati yang tidak perlu ditafsirkan kemana-mana.
“Pancasila itu sudah final. Gak perlu ditafsirkan kesana kemari, karena itu sudah jadi dasar bangsa ini. Kita minta agar itu dibatalkan, gak perlu dibahas-bahas lagi. Masih banyak yang perlu diurus, gak usah ngurus itu dulu,” ungkapnya.
Selain itu, ia pun meminta agar aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dari RUU HIP. Karena sudah dianggap akan merubah tatanan berbangsa dan bernegara.
“Ini sudah menjadi pengkhianatan bagi bangsa ini. Maka kami menuntut inisiatornya diusut tuntas secara hukum yang berlaku. Karena ini termasuk makar,” ujarnya.
Hal senada turut disampaikan Ketua Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM) Kota Serang, Kyai Jawari yang menambahkan, siapapun anggota DPR RI ataupun parpol yang bersikeras ingin mengesahkan RUU HIP, sudah termasuk kedalam makar yang sesungguhnya.
“Itulah makar nomor satu yang ingin menghancurkan negara. Maka kita harus lawan. Kalau mereka memaksakan diri, sebaiknya bubarkan saja dewan, karena bukan mengatasnamakan rakyat kalau begitu. Dan partai manapun yang ingin memaksakan diri, bubarkan saja partainya,” kata Kyai Jawari.
Diterangkannya, jika saat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah bukan mengotak-ngatik Pancasila. Melainkan mengamalkan Pancasila secara utuh.
“Harga mati (pancasila), gak usah dikotak-katik. Yang dibutuhkan itu pengamalan, karena pemerintah belum mengamalkan pemerintah secara utuh,” ungkapnya.
Bahkan, dengan lantang ia menegaskan, jika pembahasan RUU HIP tetap dilanjutkan bahkan sampai nanti disahkan. Maka besar kemungkinan umat Islam di Indonesia akan merangsek ke Jakarta untuk menduduki gedung DPR RI.
“Kalau memaksakan diri, kemungkinan besar umat Islam akan mengepung parlemen, tidak menutup kemungkinan. Dan kami siap untuk komando di wilayah Banten,” tukasnya. (*/YS)
