mulia hut ri

Gelar Diskusi Online, Ini Pandangan Narasumber Soal Dinasti Politik di Banten

0
1. Gembong 2. Ade Awaludin 3. M. Nawa Said

SERANG – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Provinsi Banten menggelar diskusi online yang bertajuk “Membedah Dinasti Politik Dalam Pilkada Banten”.

Berdasarkan pantauan, dan konfirmasi ulang kepada beberapa narasumber pada diskusi tersebut, setidaknya menghasilkan catatan penting dalam menyikapi dinasti politik di Banten

M. Adam

Lili Romli, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) misalnya menyebut bahwa dinasti politik itu bukan fenomena khusus Indonesia atau Banten saja, tetapi juga ada di negara-negara lain, termasuk negara maju seperti Amerika dan Jepang.

“Cuma bedanya, di sana dinasti politik memiliki kapasitas dan integritas, serta tidak koruptif. Sebaliknya di indonesia cenderung koruptif dan memperkaya diri,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2020).

Munculnya dinasti politik di Indonesia kata Lili lantaran sistem Pilkada yang lemah, ditambah partai politik yang pragmatis, serta masyarakat juga yang pragmatis dan paternalisme.

Hingga pada akhirnya, dinasti politik lanjutnya, hanya menyisakan proses demokrasi yang tak sehat.

“Demokrasi dibajak untuk kepentingannya. Mereka memanfaatkan prosedur-prosedur demokrasi dan mengkooptasi,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada yang turut sebagai narasumber dalam diskusi online itu mengatakan, dalam sistem demokrasi itu diatur bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih

Sehingga secara konstitusi akan sulit dihindari hadirnya politik dinasti. Maka kata Uday, yang perlu dilakukan adalah terus mendorong rumusan regulasi.

Ia menyebut, jika bahayanya dinasti politik itu karena cenderung korup, dan memonopoli proyek-proyek APBD.

“Demokrasi di negara kita ini sangat mahal. Pilkada misalnya, ini mahal. Maka jangan mimpi orang yang punya sekedar integritas, idealisme, kompetensi untuk mengabdi pada rakyatnya tapi tidak punya modal ekonomi yang besar bisa berkesempatan untuk menjadi pemimpin di daerahnya,” ujar Uday kepada Fakta Banten

“Bagi saya, persoalan utama politik dinasti saat ini adalah soal kapasitas, kapabilitas, kompetensi, integritas dan komitmen mengabdi pada warga di daerahnya. Jika amanah sih (dalam kondisi regulasi saat ini) bagi saya gak masalah. Masalahnya kecenderungan korupsi itu yang saya geram,” lanjutnya.

Uday juga menduga, Pilkada 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 bagian dari upaya partai politik yang memiliki kandidat petahana di sejumlah daerah.

“Untuk memanfaatkan mesin birokrasi, ASN bahkan APBD. Padahal idealnya dalam situasi Pandemi Covid-19 ini, Pilkada dilaksanakan pada tahun depan. Agar lebih fair karena tidak ada calon petahana” tambahnya.

“Lantas apa upaya kita? Saat ini untuk 4 wilayah di Banten yang menggelar Pilkada, lihat, apakah selama 4 tahun terakhir para incumbent punya jejak yang signifikan dirasakan oleh masyarakat, kalo tidak, mari kita hukum mereka dengan tidak memilihnya lagi,” imbuh Uday.

1. Demokrat Banten 2. Helldy-Sanuji 3. Ade Hidayat

Karena kecenderungannya korup kata Uday, maka civil society berkewajiban membangun kesadaran kolektif untuk mengontrol dan meminimalisir kecenderungan tindakan korupsi.

“Kunci utama lainnya adalah penegakan hukum yang masih lemah. Sebagai autokritik, kalangan NGO, Jurnalis, Aktivis juga banyaknya organisasi sosial, orientasinya pragmatis. Ini yang perlu diperbaiki juga,” pungkasnya.

Selanjutnya, Ketua PP IMC Cilegon, Rizki Putra Sandika memandang bahwa dinasti politik merupakan sebuah persoalan yang harus menjadi tugas bersama untuk mewujudkan demokratisasi yang baik di Provinsi Banten.

Ia juga melihat, sejak Provinsi Banten berdiri tidak lepas dari skema politik dinasti. Terbuktinkata Rizki, hingga saat ini Provinsi Banten masih dalam hegemoni politik dinasti. Demikian di kabupaten/kota, gurita dinasti juga dipertontonkan.

“Kabupaten Serang sudah jelas pertarungan dinasti. Kota Serang sudah mulai menyadari, karena kekuatan dinasti kemarin kalah (Pilkada 2018),” ungkapnya.

“Lalu kita lihat Tangsel menarik, selain dinasti lokal, kekuatan kekuatan politik nasional sudah mulai masuk ke Tangerang Selatan, lalu Cilegon tak jauh berbeda. Malah saya anggap Cilegon lebih gawat kondisinya,” tambahnya.

Mahasiswa asli Cilegon ini menilai, Kota Cilegon kerap dipimpin oleh keluarga-keluarganya, namun akhirnya berujung yang sama yaitu masuk jeruji besi.

“Di Provinsi, Atut dan Adiknya Wawan terkena kasus korupsi. Di Cilegon, Aat Syafaat dan Iman Ariyadi terkena kasus korupsi,” ucapnya.

Demikian lahir kata Koordinator Forum Silaturahmi Organisasi Eksternal UIN Banten ini lantaran proses demokrasi lahir dari kaderisasi partai. Dan ia menilai kaderisasi partai tidak berjalan dengan baik.

Persoalan itu bagi dia menjadi tugas bersama yang meski diselesaikan dengan semangat anti korupsi dan upaya dalam memperbaiki kualitas demokrasi.

“Yang menjadi PR kita sebagai pejuang demokrasi untuk menyelamatkan proses demokrasi khusunya di Provinsi Banten umumnya di Indonesia,” katanya.

Sementara, Ketua PGK Banten, Muhamad Syamsul Hidayat yang menyampaikan pengantar diskusi online tersebut dengan tiga alasan.

Pertama ialah dalam rangka memberikan edukasi politik kepada generasi muda dan masyarakat. Demikian upaya menumbuhkan kecerdasan kolektif menghadapi Pilkada.

Kedua, dirinya melihat calon kepala daerah dalam Pilkada di Nanten ini banyak memiliki hubungan kekerabatan yang nantinya akan memunculkan local strongmen atau orang kuat daerah baru selain dari pada dinasti Ratu Atut Chosiyah.

Ketiga, yaitu ingin membedah bagaimana praktik dinasti politik yang selama ini telah terjadi di Banten dan memberikan gambaran bagaimana skema dinasti ini dapat mensejahterakan masyarakat atau justru banyak merugikan dengan praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Terakhir, Ketua DPP PGK Bursah Zarnubi mengatakan, generasi muda diharap jangan pesimis dengan adanya dinasti politik. Pasalnya, proses demokrasi tidak turun dari langit, namun demokrasi yang sehat harus diperjuangkan. (*/JL)

1. Sanuji PKS 2. Budi Rustandi 3. H. Rosyid
Royale Krakatau
Loading...

Tinggalkan pesanan

Email anda tidak akan dipublikasi