576 Napi Lapas Cilegon Diusulkan Dapat Remisi, Didominasi Kasus Narkoba

0
Dindik

CILEGON – Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia atau hari kemerdekaan ke-75 Tahun, Pada 17 Agustus 2020 mendatang, sebanyak 604 narapidana (Napi) yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Cilegon. Diusulkan, akan mendapat remisi, baik pengurangan masa tahanan, atau bebas.
Kepala Lapas Kelas II A Cilegon Masjuno mengatakan, dari 604 narapidana yang diusulkan remisi RK1 atau tak sampai bebas, yang berarti pengurangan masa tahanan sebanyak lima belas hari, sampai dua bulan sebanyak 576 napi. Dan remisi RK2 atau pengurangan masa tahanan sampai bebas, sebanyak 28 napi.

“Para napi akan mendapatkan remisinya saat upacara hari kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus nanti,” jelasnya, Senin, (10/8/2020).

Lebih lanjut, di Lapas Kelas II A Cilegon, yang paling banyak diusulkan memperoleh remisi di Lapas Kelas II A Cilegon adalah para napi kasus narkoba. Namun, mereka bukanlah narapidana dari kejahatan seperti terorisme, bandar narkoba dengan hukuman diatas 5 tahun, korupsi, maupun yang lainnya.

“Sebab paling banyak penghuni disini atau mayoritasnya adalah narapidana kasus narkoba. Tapi ini bukan narapidana sebagai bandar narkoba yang hukumannnya diatas 5 tahun,” katanya.

Tabib baru

Sebab, ia juga menjelaskan bagi para narapidana yang terkait PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terkait pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat.

“Serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Andika Dwi Prasetya menjelaskan syarat untuk mendapatkan remisi yaitu narapidana berkelakuan baik, yang dibuktikan napi tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 enam bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.

“Dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan predikat baik,” ungkapnya.

Perlu diketahui, berdasarkan Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012 dan Pasal 8 – Pasal 11 Permenkumham 3/2018, untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain syarat di atas, ada syarat tambahan, diantaranya bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. (*/Red/A.Laksono)

Loading...

Tinggalkan pesanan

Email anda tidak akan dipublikasi

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien