JAKARTA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengeluarkan pedoman standar perlindungan dokter pada era Covid-19. Pedoman ini dikeluarkan setelah jumlah kasus kematian dokter terus bertambah akibat virus corona. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat per 13 September 2020, sebanyak 115 dokter meninggal karena Covid-19.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto untuk mengaudit dan mengoreksi protokol keamanan di rumah sakit bagi tenaga kesehatan. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar rumah sakit menjadi ‘tempat yang aman dan tidak menjadi kluster penyebaran Covid’.
Berdasarkan catatan IDI, risiko yang menyebabkan kasus kematian dokter selalu berulang. IDI menduga penyebabnya antara lain minimnya APD, kurangnya skrining pasien di fasilitas kesehatan, kelelahan para tenaga medis karena jumlah pasien COVID-19 yang terus bertambah, jam kerja yang panjang, serta tekanan psikologis.
Hans Siti Masoh Soesana, 55 tahun, adalah dokter umum di Puskesmas Sukapura, Jakarta Utara. Ia sudah dua kali terinfeksi virus corona.
Pertama, ia terinfeksi diperkirakan pada akhir Juni lalu. Penularan yang ia sebut bukan berasal dari pasien, tapi kontak dari seorang pedagang di kantin puskesmas.
Saat itu Soesana memesan makanan yang diantar sendiri oleh ibu kantin ke ruang kerjanya. Baru diketahui belakangan, dua anak dari ibu kantin ini positif Covid-19.
“Saya bayar ke ibunya. Ternyata ibunya eh positif. Nggak tahu dari uang atau dari mana. Itu warungnya bersih. Habis gitu saya pakai hand sanitizer. Dia juga biasa-biasa saja,” kata dr Soesana kepada wartawan.
Pada kasus infeksi pertama, Soesana mengaku tidak mengalami gejala yang signifikan. Ia sempat menjalani isolasi dan perawatan, ‘hanya pusing sedikit’, lalu dinyatakan negatif, dan kembali bekerja di puskesmas akhir Juli.
“Sekarang itu (terinfeksi virus corona kedua) tanggal 5 Agustus lagi. Tanggalnya sama, sebulan kemudian. Gejala itu luar biasa. Tapi ke arah jantungnya, jadi ada pembesaran jantung. Macam-macam jadinya,” lanjut Soesana.
Pada kasus infeksi virus corona yang kedua kalinya, ia tak mengetahui sumbernya. Tapi ia sempat bekerja di puskesmas sebelum akhirnya terinfeksi lagi.
“Yang kedua ini, tanggal 20 Juli sudah masuk 28-30 Juli. Itu pun layanan di (lantai) atas. Pakai APD lengkap,” katanya melalui sambungan telepon.
Sesaat kemudian Soesana tak bisa melanjutkan pembicaraan dengan BBC News Indonesia, karena ia harus kembali memasang selang oksigen. Saat ini hasil tes usap-nya sudah menunjukkan negatif. Tapi dampak yang ditimbulkan virus corona ini membuatnya kesusahan bernapas.
Dalam pesan tertulis, Soesana berharap adanya perhatian lebih terhadap dokter umum yang berjaga di puskesmas, terutama dalam penyediaan APD.
Saat bertugas beberapa bulan lalu, baju hazmatnya dicuci ulang agar bisa dipakai tiga hingga lima kali.
115 Dokter meninggal, hampir 300.000 orang kehilangan akses Dokter
IDI mencatat kematian dokter akibat Covid-19 dalam sebulan terakhir yang diiringi pertambahan pasien Covid-19.
“Ada satu, dua dokter yang meninggal dalam waktu sebulan terakhir ini,” kata juru bicara IDI, Halik Malik dilansir dari BBC News Indonesia, Senin (14/09/2020).
Data IDI per 13 September mencatat total sebanyak 115 dokter meninggal. Dari jumlah itu, 60 di antara mereka merupakan dokter umum, 53 dokter spesialis, dan dua dokter residen. Sebanyak tiga dokter umum dan empat dokter spesialis merupakan guru besar. Halik mengatakan kebanyakan dokter yang meninggal karena Covid-19 adalah dokter umum.
“Tidak semua dokter yang meninggal itu, bertugas di rumah sakit (khusus) Covid atau bertugas menangani pasien Covid di ruang isolasi. Itu betul. Memang, sebagian yang meninggal itu justru di pelayanan-pelayanan umum,” kata Halik.
Meninggalnya para dokter ini merupakan pukulan besar bagi sektor kesehatan Indonesia. Pasalnya, rasio dokter dan penduduk di Indonesia saat ini mencapai 1:2.500. Itu artinya satu dokter bisa menangani 2.500 pasien. Dengan meninggalnya 115 dokter selama pandemi, hampir 300.000 penduduk Indonesia kehilangan akses dokter.
Bagaimana cara agar jumlah kematian Dokter tidak terus bertambah?
IDI mencatat sejumlah permasalahan yang berulang-ulang sebagai penyebab kematian dokter pada masa Covid-19. Di antaranya adalah minimnya APD, skrining pasien yang kurang baik di fasilitas kesehatan, kelelahan para tenaga medis karena jumlah pasien COVID-19 yang terus bertambah, dan jam kerja yang panjang, serta tekanan psikologis. Untuk menekan jumlah kasus penularan Covid-19 dan kematian dokter ini, IDI membuat pedoman standar perlindungan dokter di era Covid-19.
“Ya, boleh dikatakan pedoman standar perlindungan petugas medis dalam menangani pandemi Covid itu kan belum ada. Kita sudah merancang dan menerbitkannya. Jadi itu bisa dikatakan yang pertama. Di tingkat global belum ada yang spesifik,” kata Halik.
Dalam pedoman itu, diatur mulai dari ketersediaan dan penggunaan APD dari tingkat fasilitas kesehatan pertama hingga lanjut, dari risiko rendah hingga sangat tinggi. Lalu, pembagian zonasi fasilitas kesehatan, skrining pasien, pemeriksaan tes covid-19 secara berkala bagi dokter, hingga jam kerja dokter yang tak boleh melewati 6-8 jam per hari. Dengan meningkatnya pasien Covid-19, membuat tenaga kesehatan kewalahan, termasuk para dokter.
Hal ini disadari oleh IDI, sehingga untuk menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan dan penangan pandemik perlu diatur jam kerja untuk tenaga kesehatan.
“Menambah RS rujukan, merekrut relawan dokter, dan mengurangi jam kerja dokter selama masa pandemi adalah langkah yang harus ditempuh untuk menjaga imunitas dan stamina dokter agar tetap sehat dan bugar dalam bekerja,” kata Halik.
“Kalau tidak diatur dengan baik tenaga kesehatan berisiko mengalami burnout dan rentan terkena Covid-19 akibat beban berlebih pasien yang semakin hari semakin banyak”
Ia berharap, pedoman ini dijadikan kebijakan oleh pemerintah dan diterapkan di seluruh fasilitas kesehatan. Juru bicara Satgas pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito belum berkomentar banyak soal ini.
“Tanya ke dokter praktek saja,” katanya melalui pesan singkat
Rumah sakit diminta siaga
Sementara itu, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) masih menunggu hasil pasti dari penyebab meninggalnya dokter yang terinfeksi Covid-19.
“Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita bisa dapat tuh (hasilnya), kalau sudah dapat enak, pasti kan, beda-beda kondisinya. Jadi nggak berani saya menyimpulkan bahwa ini penyebabnya apa. Belum ada audit medis,” kata Sekretaris Jenderal PERSI, dr Lia G. Partakusuma kepada BBC News Indonesia, Senin (14/09/2020).
Selain itu, PERSI sudah menyerukan kepada seluruh rumah sakit untuk siaga menyusul tingginya kasus kematian dokter.
“Siaga tapi juga harus ngerti juga, milahnya (pasien) harus tahu persis, jangan sampai nanti nggak bisa milihnya, mana yang campur, mana yang menular mana yang tidak,” kata Lia.
Ia melanjutkan, saat ini yang dibutuhkan rumah sakit adalah fasilitas pemeriksaan bagi pasien, mulai dari pemeriksaan melalui wawancara dengan dokter (anamnesis), hingga laboratorium.
“Harus benar-benar teliti. Itu yang harus dikerjakan,” kata Lia.
Sementara itu, virolog dari Universitas Udayana Bali, Prof I Gusti Ngurah Kadek Mahardika, mengingatkan kalangan dokter, dengan keberadaan pasien yang gejalanya bukan pada pernapasan.
“Virus ini kan menyerang ginjal, pencernaan juga, jadi tidak kelihatan dari gejala pernapasannya,” katanya kepada BBC News Indonesia.
Ia menambahkan, disiplin penggunaan APD juga perlu diperhatikan mengingat tenaga kesehatan yang bekerja di lingkungan terpapar virus.
Presiden Jokowi perintahkan audit protokol kesehatan di RS
Di sisi lain, pemerintah berencana mengaudit dan mengoreksi protokol di rumah sakit seluruh Indonesia. Hal ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
“Saya minta ini, agar menteri kesehatan segera melakukan audit dan koreksi mengenai protokol keamanan untuk tenaga kesehatan dan pasien, di seluruh rumah sakit.
“Sehingga, rumah sakit betul-betul menjadi tempat yang aman dan tidak menjadi kluster penyebaran covid,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai “Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”, Senin (14/09/2020).
Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk memastikan ketersediaan tempat tidur dan ICU di rumah sakit rujukan untuk pasien dengan gejala berat. (*/BBC)
