Pasar Mangkrak, Pembangunan Infrastruktur di Cilegon Tanpa Perencanaan?

0
Subhi ASDP Santri

CILEGON – Aktivis soroti pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Cilegon, yang tak menyertakan perencanaan yang matang. Sehingga, fungsi dari infrastruktur yang dibangun dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak memberikan manfaat sebagaimana fungsi utamanya.

“Seperti program satu Pasar Rakyat per Kecamatan, yang dimana infrastruktur pasar yang betul-betul baru dibangun terbengkalai. Hanya pasar yang memang sudah ada yang beroperasi dengan baik,” kata Ahmad Juhadi, Sabtu (19/09/2020).

Ia menyebut, pasar rakyat yang terbengkalai yakni di Kecamatan Grogol dimana kondisinya telah dipenuhi rerumputan, selain itu di Kecamatan Cibeber yakni Pasar Cikerai, dan Pasar di Kecamatan Purwakarta yakni Pasar Tegal Bunder. Baginya, Pemda berpotensi hanya mengeluarkan anggaran, tanpa memiliki perencanaan yang matang, terutama terkait perencanaan sosial.

kondisi bangunan pasar di kota Cilegon yang terbengkalai /dok

“Bayangkan Pasar Tegal Bunder dimana Pemda bangun pasar beserta awning, tapi pedagang disana tidak menempati infrastruktur yang dibangun. Pedagang lebih milih di Trotoar,” katanya, saat di temui di Wilayah Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.

Ip-Sankyu-santri

Juhdi merinci, bagaimana perencanaan Pasar di Kecamatan Grogol yang menurutnya, tidak strategis karena akses yang sulit. Dimana, di Tahun 2019 Pemda beralasan masih tahap pembangunan akses jalan, dan landscape, serta tahun 2020 digunakan.

“Tapi sampai akhir tahun masih juga mangkrak gitu, padahal tiap tahun ada perawatan. Kemungkinan ada APBD untuk itu,” tandasnya.

Ia berharap, Pemkot Cilegon dalam hal Ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon, untuk segera memetakan fungsi terbaik untuk pasar tersebut, dan memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan perekonomian masyarakat.

Disisi lain, ia apresiasi pembangunan yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon, berupa teknologi sumur resapan yang dibangun di 11 titik di setiap kelurahan.

“Itu berjalan dengan baik, ada fungsinya untuk masyarakat meski bukan solusi utama. Dan anggaran itu infonya dari APBN,” pungkasnya.

Sementara itu saat berita ini tayang, pihak Disperindag Cilegon belum bisa dikonfirmasi. (*/A.Laksono).

Hipmi-lsm-dede
Loading...

Tinggalkan pesanan

Email anda tidak akan dipublikasi

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien