Pemilihan Sekda Cilegon Definitif Harus Transparan dan Buka Ruang Masukan Masyarakat

0

CILEGON – Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin menuai banyak reaksi negatif dari kalangan masyarakat, salah satunya dari Gerakan Pemuda Ansor Kota Cilegon.

GP Ansor menilai pengangkatan Maman yang merupakan adik kadung dari Walikota Cilegon, syarat nepotisme dan merusak citra birokrasi.

“GP Ansor menilai terlepas Pak Maman adalah Adik Kandung dari Walikota Cilegon, pengangkatan yang bersangkutan menjadi Penjabat Sekda di saat Pak Maman sedang dalam tahap seleksi, tentunya tidak elok dan rentan menodai konsep fairness dalam sebuah kompetisi,” ujar Andra Imam Putra, Wakil Ketua GP Ansor Kota Cilegon dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (16/10/2020).

Meski nepotisme menurut GP Ansor tidak dilarang dengan tegas oleh konstitusi, tetapi tingkat kepercayaan publik dalam pemerintahan demokrasi adalah asas yang perlu diperhatikan.

“Terlepas dari polemik tersebut, GP Ansor sebenarnya berharap Pansel menyampaikan ke publik hasilnya dengan transparan, dan walikota membuk ruang untuk masukan masyarakat sesuai dengan peraturan PP No.11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN bahwa JPT Pratama harus memenuhi kompetensi sosial kultural dalam hal ini sosial kultural yang menjadi kekhususan Kota Cilegon,” lanjut Andra.

Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cilegon harus dikelola dengan profesional dan berintegritas.

“Bahwa apapun kebijakan dan kewenangan pemerintah itu bukan semata-mata berdasarkan kepentingan dan kompromi elit saja, tapi harus didasarkan dengan kepentingan dan kompromi terhadap seluruh masyarakat,” pungkas Andra.

Sebelumnya diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) Open Bidding Calon Sekda Definitif telah mengumumkan tiga nama yang lolos seleksi, dan salah satunya Maman Mauludin, adik kandung Walikota Cilegon. Nama lainnya, yakni Dana Sujaksani dari unsur Alumni IPDN yang saat ini menjabat Ada III, dan Mahmudin salah satu ASN putera daerah yang kini menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Selanjutnya Walikota Cilegon memiliki hak prerogratif untuk memilih salah satu dari tiga nama tersebut. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon juga mengharapkan nama calon Sekda definitif yang dipilih nantinya bukan berdasarkan nepotisme, melainkan berdasarkan kompetensi dan nilai terbaik seleksi.

“Harusnya Walikota membuka nilai dari seluruh tahapan fit and proper test,” ujar Ketua HMI Cilegon, Syahrido Alexander, Rabu (14/10/2020) lalu. (*/Red/Rizal)

Tinggalkan pesanan

Email anda tidak akan dipublikasi