SERANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan (Pw) Serang menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Syekh Moh. Nawawi Albantani, perempatan lampu merah boru, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (26/10/2020).
Dalam aksinya mereka mengevaluasi kepemimpinan Wahidin Halim (WH) – Andika Hazrumy selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Diketahui, WH-Andika dilantik pada 12 Mei 2017.
Ketua Umum Kumala PW Serang, Misbahudin mengungkap sejumlah persoalan yang tengah terjadi di Provinsi Banten. Diantaranya ia menyebut soal tata kelola pemerintahan, insfraktuktur jalan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, pertanian, maritime, sampah, lingkungan, permukiman, trsnsportasi, kependudukan, keagamaan, daya saing, korupsi, birokrasi, banjir, pariwisata, tata ruang dan pertanahan, dan perekonomian.
“Beberapa kondisi yang terjadi saat ini, tentu tidak lain dan tidak bukan (persoalan ini) hasil dari pada kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Banten, sehingga ini menjadi pengaruh besar terhadap masyarakat Banten,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Selama 41 bulan, atau 3 tahun lebih WH-Andika memimpin Banten kata dia, justru hanya bisa membangun citra wajah alim saja. Padahal, persoalan yang nampak terkait pengangguran masih jadi tugas daerah.
“Tepatnya pada tahun 2018 Agustus 8,52 persen Banten masuk dalam kategori jumlah penganguran no 1 se-Indonesia bahkan yang lebih miris lagi 2019 Agustus 8,11 persen menyusul kembali tingkat satu, sampai 2020 februari tingkat pengangguran terbuka ( TPT ) menjadi 8,01 persen,” ungkapnya.
Menurut Misbah, persoalan demikian tentu harus menjadi bahan evaluasi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam memecahkan masalah yang sudah dicatat dalam analisa pembuatan visi-misi yang sudah direncanakan.
Masih maraknya tingkat korupsi di Banten yang belum terpecahkan dalam janji politik yang terurai dalam pandangan WH-Andika saat menyampaikan tentang kondisi yang terjadi di Banten, dengan cara reformasi birokrasi. Tentu hal ini jika di biarkan begitu saja, maka Gubernur Banten gagal dalam memimpin banten.
Kemudian disusul dengan adanya angka kemiskinan di Banten yang mengalami kenaikan. Hasil survai ekonomi nasional pada bulan Maret 2020 sebesar 5,92 persen. Hal itu kata dia mengalami peningkatan 0,98 poin dibanding tahun sebelumnya 2019 sebesar 4,94 persen.
“Lagi-lagi janji WH-Andika untuk mengentaskan kemiskinan Banten ternyata belum mampu dan belum maksimal dengan apa yang direncanakan saat janji kampanye politiknya,” katanya.
Terlebih pihaknya juga menilai, dalam situasi pandemi pun Pemprov belum mampu memaksimalkan kebutuhan masyarkat, seperti halnya pinjaman ke PT. SMI dengan nilai 4,9 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, namun alokasinya lebih dominan untuk pembangunan sport center.
“WH-Andika malah membangun sport canter yang memakan anggaran paling besar dibandingkan dengan OPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Apakah itu adil di tengah pandemi Gubenur Banten malah membangun yang belum sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat. Belum lagi anggaran-anggaran Covid-19 yang masuk ke Pemprov. Hal ini pun patut kita tanyakan, sebelum banyak masyarakat mengalami kelaparan,” terangnya.
Koorlap Aksi, Usep Ridwan Allais juga memaparkan bagaimana situasi pendidikan di Banten yang perlu menjadi perhatian lebih.
“Sangatlah miris dari segi pembangunan fisik sekolah khususnya Kabupaten Lebak yang mengalami ketinggalan jauh secara kualitas dan fasilitas yang digunakan oleh para pelajar sangatlah sulit terutama di daerah pedalaman yang susah sinyal,” ujarnya.
Kumala mendesak, agar Pemprov dapat berbenah dan menjalankan fungsinya sesuai dengan kehendak masyarakat luas. Mereka juga minta WH-Andika serius dalam memimpin Banten.
Adapun tuntutan Kumala PW Serang diantaranya:
- Evaluasi janji kampanye politik WH-Andika
- Alokasikan anggaran covid-19 untuk kebutuhan masyarakat
- Ciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarkat lokal Banten
- Kurangi tenaga kerja asing di Banten (*/Faqih)
