Debat Soal Pelabuhan Warnasari; Haji Mumu Singgung Korupsi, Haji Iye Siap Wujudkan Harapan Masyarakat

CILEGON – Mendapat materi debat tentang potensi Pelabuhan dalam meningkatkan pendapatan di Kota Cilegon, Empat Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota menguraikan pandangnya pada debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU di salah satu TV Swasta Nasional, Sabtu (21/11/2020) sore tadi.

Mengingat Kota Cilegon memiliki rencana pembangunan Pelabuhan Warnasari, yang telah digagas sejak Walikota Cilegon pertama. Namun sejak groundbreaking pada 30 Agustus 2017 lalu, pembangunan pelabuhan itu seolah tak kunjung dimulai.

“Warnasari ini dalam proses, insyaAllah bila kami jadi, akan kami wujudkan Warnasari, untuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah),” kata calon Walikota Cilegon Nomor Urut 3, Haji Iye Iman Rohiman.

Calon Wakil Walikota Cilegon Haji Awab juga menyayangkan Pelabuhan Warnasari yang sebelumnya bernama Pelabuhan Kubangsari ini, hingga kini belum terlaksana. Bagi Awab, pembangunan Pelabuhan ini adalah hal mudah bila Pemda membuka diri dengan investasi.

“Yang terpenting masyarakat merasakan hasilnya, pemerintah tinggal memfasilitasi saja, agar pembangunannya terealisasi,” tegas Awab menambahkan.

Sementara itu, Calon Walikota Cilegon Nomor Urut 1 Ali Mujahidin mengaku kesal dengan program pemerintah sebelumnya ini, yang tidak menuai hasil baik. Dimana diketahui, pembangunan Pelabuhan ini berujung kasus korupsi, dan menjadikan Walikota Cilegon Pertama Tb Aat Syafaat masuk penjara akibat korupsi proyek Pelabuhan Kubangsari.

“Bicara tentang Pelabuhan Kubangsari atau Warnasari rasanya bosan mendengarnya, puluhan tahun dari Kubangsari ke Warnasari tak kunjung terealisasi. Kelanjutannya jadi enggak, selesai enggak, yang ada malah ditangkap KPK, kan ini jadi masalah. Saya kira sampai saat ini tidak ada cerminan dari pemimpin, bahwa ada keseriusan untuk membangun Pelabuhan,” ungkap Haji Mumu meluapkan kritik.

Soal pembangunan Pelabuhan di Cilegon, Haji Mumu lebih memilih akan mencari kerjasama investasi dengan pengelola pelabuhan yang berpengalaman.

“Kalau bicara efisiensi dan efektivitas, saya kira kenapa pemerintah itu harus jadi pedagang? Pemerintah tuh fasilitator, kalau memang pemerintah punya modal, kita serahkan saja modalnya kepada perusahaaan-perusahaan Pelabuhan yang sudah berpengalaman, dan jelas-jelas bisa untung. Kita tinggal ambil devidennya saja,” jelasnya.

“Jadi pemerintah jangan selalu dipusingkan dengan proyek pelabuhan ini, tinggal penyertaan modal saja ke investor yang berpengalaman soal pelabuhan, kita tinggal ambil untung. Jika bicara soal pelabuhan ini mampu menyerap tenaga kerja besar, mengatasi pengangguran, saya kira itu hanya kamuflase saja, yang terjadi bukan misi itu selama ini,” imbuhnya.

Bahkan karena kesal, Haji Mumu mengaku akan mengevaluasi rencana pembangunan Pelabuhan Warnasari agar tidak berlarut-larut dan menelan kerugian uang rakyat yang lebih besar lagi.

“Kalau saya berfikir, jika itu belum masuk RPJMD, sebaiknya dibatalkan saja itu Pelabuhan Warnasari, sampai sekarang juga tidak ada manfaatnya kok, buat apa? Puluhan tahun sudah berapa uang APBD Cilegon yang jadi korban, ini terbukti dan sudah jadi fakta,” tandasnya.

Diberi kesempatan menanggapi lagi, Calon Walikota Cilegon Iye Iman Rohiman nampak tak sepakat dengan pernyataan Haji Mumu tersebut. Bagi Haji Iye, Pelabuhan Warnasari merupakan harapan besar masyarakat, tinggal bagaimana hal tersebut diperbaiki.

“Tinggal bagaimana keinginan pemerintah saja. Ini dikelola pemerintah atau kerjasama dengan swasta, itu hanya soal teknis,” tegasnya.

Sementara itu, Calon Walikota Cilegon Nomor Urut 2 yang berstatus Petahana Ratu Ati Marliati mengaku merasa bangga, karena Pelabuhan Warnasari muncul di debat publik.

Ati menjelaskan, sejarah munculnya gagasan Pelabuhan milik daerah, karena Sumber Daya Alam (SDA) di Cilegon kurang. Saat itu gagasan pembangunan Pelabuhan dicetuskan oleh Ayahandanya yang merupakan Walikota Cilegon Pertama yakni Tb Aat Syafaat.

“Maka nantinya hasil pelabuhan masuk PAD. Tapi waktu itu ada kepentingan nasional, sehingga dipindah dari Kubangsari ke Warnasari. Dan proses perizinan tak mudah,” pungkasnya. (*/A. Laksono)

Honda