CILEGON – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Daerah Pemilihan (dapil) Kota Cilegon ini, melakukan monitoring ke PLTU Jawa 9 & 10 serta Pangkalan Nelayan di Suralaya, Pulo Merak. Hal ini dilakukan, alam rangka Kerja Koordinasi dan pengawasan lapangan mengenai pengelolaan limbah, Kamis (21/01/2021) lalu.
Usai melakukan pengamatan, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putra menyampaikan, relokasi nelayan dan perhatian terhadap mereka yang di lakukan oleh manajemen PLTU Jawa 9 &10 sangat baik, serta pembuatan pangkalan nelayan dan berbagai fasilitas pendukung.
“Selayaknya dicontoh industri lainnya di Cilegon, dan di Provinsi Banten, selain itu aspek keselarasan dengan lingkungan, juga ternyata sangat diperhatikan, dan dikelola baik,” kata Dede Rohana, Jum’at (22/1/2021).
Usai mempelajari, Ia berharap hal ini menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan lain, yang bersentuhan dengan nelayan seperti, PT. Pelindo, dan PT. Krakatau Steel. Bahkan, para nelayan di Suralaya, tak merasakan dampak penggusuran untuk kepentingan proyek Pembangkit Listrik ini.
“Jadi lebih baguslah. Mudah-mudahan ini nanti saya sampaikan ke industri-industri yang lain biar dibuat seperti ini,” jelas anggota DPRD Provinsi Banten dari dapil Cilegon ini.
Selain itu, Dede pun mengapresiasi apa yang di lakukan manejemen PLTU Jawa 9 & 10 kepada Warga Suralaya, Kecamatan Pulomerak, khususnya kepada nelayan, dimana industri ini mampu bersinergi dengan para nelayan dan masyarakat pada umumnya.
“Ya kita sih mudah-mudahan industri yang ada di Cilegon ini bisa bersahabat baik dengan nelayan lah, dengan lingkungan, masyarakat pecinta lingkungan. Disini kan ada pedagang, ada nelayan, ketika dibangun sama industri, bagaimana supaya mereka itu tetap bisa beraktivitas. Nah ternyata ini jadi role model baru nih atau percontohannya,” jelasnya.
Menanggapi kunjungan anggota DPRD Banten, para nelayan mengaku senang. Mereka berharap, dengan adanya kunjungan dari legislatif yang langsung ke lapangan bisa melihat apa yang terjadi sebenarnya. Jika pun ada kekurangan, para nelayan berharap bisa menjadi bahan evaluasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten. (*/A. Laksono)
