CILEGON – Ditunjuknya Maman Mauludin sebagai Penjabat Sekretariat Daerah (Sekda) oleh Walikota Cilegon, terus mendapat sorotan sinis dari publik. Pasalnya ini dinilai sebagai praktik nepotisme dan bernuansa politis jelang Pilkada.
Setelah Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA), kini kritik keras dilontarkan oleh Pengurus DPD PAN Kota Cilegon.
“Ada rasa kecewa sebagai seorang politisi, dan pengusung Paslon Walikota dan Wakil Walikota. Terkait diusungnya saudara Maman Mauludin yang merupakan adik kandung dari Walikota Cilegon,” kata Wakil Ketua I DPD PAN Kota Cilegon, Didi Iskandar, Sabtu (10/10/2020).
Baginya, penunjukkan saudara kandung kepala daerah dalam jabatan yang strategis adalah praktik yang kurang elok, meski aturan penjabat Sekda telah diatur dalam Perpres Nomor 03 Tahun 2018. Sebab, saat ini ada tahapan Open Bidding yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Cilegon.
“Mengutip pemberitaan-pemberitaan yang ada, bagaimana Pemkot Cilegon dan Pemprov Banten untuk ambil sikap terkait kelayakannya kepada publik. Terutama tranparansi informasi sebagai calon pejabat publik di website resmi pemerintah,” jelas Didi.
Untuk Sekda yang akan definitif, PAN minta Pansel harus membuka nilai dari mulai test tertulis, asesmen, dan wawancara, serta hasil rekam jejak yang dibuat oleh Inspektorat. Sebab, kini dugaan nepotisme mencuat, terkait dilantiknya adik kandung Walikota jadi penjabat Sekda.
“Semoga tak ada pergolakan yang berkaitan hubungan patronase keluarga ini, kami tak ingin menduga-duga. Semoga kompetensi yang dilakukan Pansel sesuai kelayakan dan kemampuan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Didi menduga bahwa proses Pansel ini akan bersifat seremonial, karena dengan bukti penunjukkan Maman sebagai Penjabat ini, sudah jadi gambaran siapa calon sekda definitif yang akan dipilih walikota nantinya.
“Meski nantinya Pansel akan mengeluarkan 3 besar calon Sekda definitif. Namun sosok Sekda akan ditunjuk Walikota,” pungkas Wakil Ketua yang membidangi komunikasi dan politik ini. (*/A.Laksono)
