CILEGON – Beberapa hari menjelang digelarnya Musyawarah Kota (Mukota) Kadin Kota Cilegon, Himpunan Pengusaha Lokal Cilegon (HPLC) melayangkan surat ke Kadin Indonesia untuk melaporkan adanya dugaan konspirasi Kadin Cilegon dengan Kadin Banten terkait Mukota Kadin Kota Cilegon.
“Ya pagi tadi kita HPLC sudah kirimkan surat laporan dugaan konspirasi Kadin Cilegon dengan Kadin Banten,” ujar Ketua HPLC Jaenal Arifin dalam pers rilisnya, Senin (18/11/2019) malam.
Lebih lanjut, Jaenal juga menjelaskan isi surat yang dilayangkannya untuk Ketua Kadin Indonesia tersebut, berisi 11 poin. Dari adanya mosi tidak percaya kepada Ketua Kadin Cilegon, Sahruji hingga meminta Kadin Indonesia mengirim Plt Ketua Kadin Cilegon.
“Dari mosi tidak percaya yang ditandatangani 60 persen pengurus tidak ditanggapi oleh Kadin Banten. Kepanitiaan Mukota terindikasi tidak netral, pergantian kepanitiaan yang tanpa proses verifikasi dan terdapat kejanggalan-kejanggalan,” jelasnya.
“Pengangkatan pengurus dan Rapimkot tanpa melalui mekanisme organisasi, Banyak KTA Kadin Cilegon terbit tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan,” beber Jaenal.
Selain itu, Jaenal juga meminta kepada Kadin Indonesia untuk segera membekukan Ketua Kadin Cilegon yang tak kunjung dilakukan oleh Kadin Provinsi Banten. Meski pihaknya sudah menyampaikan terkait habisnya masa jabatan Sahruji yang akan kembali mencalonkan sebagai Ketua Kadin Cilegon.
“Mengingat masa jabatan Sahruji sebagai Ketua Kadin berakhir pada tanggal 31 Oktober lalu, kita juga meminta Kadin Indonesia untuk segera mengirim Plt Ketua Kadin Kota Cilegon untuk pelayanan anggota,” tegasnya.
Dalam tanda terima surat yang diterima Kadin Indonesia tersebut, ditandatangani oleh salah satu staff bernama Astrid M.
Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani saat dimintai tanggapannya terkait surat laporan dari HPLC tersebut, hingga kini pesan Whatsapp wartawan masih belum mendapat balasan. (*/Ilung)
