*) Oleh: Ilung (Sang Revolusioner)
PROGRAM baru One Day No Rice (Satu Hari Tanpa Nasi) di pemerintahan rezim Jokowi yang pada akhir tahun ini di daerah hampir semua Kabupaten/Kota sudah mensosialisasikan, menghimbau dan mengajak rakyat Indonesia yang notabanenya mayoritas makanan utamanya adalah nasi.
Hal ini tentunya harus dikritisi oleh rakyat, Indonesia yang diawal kemerdekaannya bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu sudah swasembada beras dan bisa mengekspor beras ke luar berbagai belahan dunia.
Sebenarnya apa landasan dasar pemerintah pusat memprogramkan One Day No Rice tersebut? Yang dari nama program saja tampak jelas “ke-barat-barat-an” dan tidak berdaulat terhadap bahasa (Indonesia) sendiri. Dan bisa dikatakan program ini terlalu instan dan tidak efektif yang bisa berdampak buruk kepada rakyat. Seharusnya pemerintah melakukan riset dan survei dulu, cocok dan siap tidak makanan pengganti seperti singkong dan jagung untuk dikonsumsi rakyat.
Mengukur Efektifitas
Yang namanya suatu program yang baru itu harus dipersiapkan dengan baik sebelum dijalankan. Mesti ada beberapa tahapan yang harus dilalui, seperti riset kecocokan atau kelayakan dengan perhitungan gizi, mempersiapkan makanan pengganti dan kalau hal tersebut sudah siap baru dilakukan sosialisasi yang massif oleh presiden dan kepala daerah. Dan saya tidak yakin Pemerintah pusat, daerah kabupaten/kota sudah melakukannya. Sehingga program itu tidak efektif kepada rakyat dan bisa jadi hanya menghabiskan anggaran saja, meskipun dibeberapa daerah seperti Depok, sampai ada yang membuat aturan Surat Edaran akan program “aneh” tersebut.
Bukan hanya itu, ketidak efektifan program ini mestinya disadari pemerintah akan kendala mainset dan budaya pada mayoritas rakyat Indonesia yang sudah terbiasa makan nasi. Mungkin tidak sedikit rakyat yang kaget jika harus dipaksa mengkonsumsi yang lain, karena pola pikir dan lambung rakyat sudah terbiasa dengan nasi. Maka, mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah: “Kalau tidak makan nasi, ya belum makan”.
Selain itu, makanan pengganti nasi yang sepertinya belum begitu matang yang disiapkan oleh pemerintah juga bisa menjadi kendala serius bagi rakyat Indonesia untuk mau beralih ke makanan selain nasi.
Lalu, Apa Makanan Pengganti Nasi Itu?
Bila mengukur kemungkinan makanan alternatif untuk mengganti nasi yang paling relevan, mungkin kita bisa mengacu pada Jangung dan Singkong. Namun, apakah produksi Jagung dan Singkong itu sendiri saat ini sudah mumpuni atau surplus untuk mampu memenuhi kebutuhan ratusan juta rakyat Indonesia. Apakah lahannya pertaniannya sendiri sudah dipersiapkan, pemberdayaan petani dan sebagainya.
Bila melihat realitas yang ada, produksi dari petani Jagung yang bisa dimaksimalkan dibeberapa daerah, mungkin mampu untuk memenuhi kebutuhan perut penduduk di daerahnya sendiri. Tapi bagi daerah yang petaninya tidak mampu memproduksi karena kendala countur kecocokan dan kesuburan tanah bagaiamana? Lalu kalau Singkong bagaimana, bukankah rakyat diperkotaan seperti Cilegon semakin sulit saja untuk bisa mendapatkan Singkong walaupun sekadar untuk diolah jadi “Godogan Dangder” sebagai cemilan pendamping ngopi.
Roti? Saya kira makanan yang dianggap bukan asli Indonesia ini bisa menjadi konfrontasi bagi sebagian kalanganan konservatif, dimana ada idiom rakyat; “Makannya Roti itu seperti orang Belanda aja?!”
Dan bilapun hingga akhirnya Roti bisa dipaksakan oleh pemerintah sebagai opsi makanan pengganti Nasi, tentu saja kita makin tidak berdaulat atas diri bangsa dan tanah kita karena selain Roti bukan makanan asli rakyat Indonesia, bahan baku Roti berupa Gandum sudah tentu harus diimpor, dan kita makin jauh untuk mampu ber-swasembada pangan.
Gembor-gembor Swasembada Pangan, Kok Tiba-tiba One Day No Rice?
Dan yang menjadi pertanyaan dasar dari program One Day No Rice ini adalah, apakah ini disebabkan oleh semakin berkurangnya produksi Beras karena banyak lahan pertanian yang beralih fungsi ke industri? Dan jika bila melihat fakta-fakta yang terus berkembang di Banten khususnya di Cilegon dimana saya tinggal, hal ini benar adanya.
Dan dalam hal ini Pemkot Cilegon yang dalam beberapa kasus pendirian industri yang menggusur lahan pertanian turut melibatkan atau bahkan didesak pemerintah pusat, telah gagal menjalankan amanah negara berupa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian. Dan secara tidak langsung, saya anggap pemerintahlah yang membuat produksi Beras dalam negeri menurun.
Secara umum pemerintah Indonesia yang lebih berkiblat ke dunia barat dalam urusan perekonomian, dengan dalih kemajuan dan pembangunan mereka “menjulurkan lidah” mengundang investor asing datang ke Indonesia walaupun harus menggusur lahan pertanian yang mestinya mereka lindungi untuk menjalankan aturan (UU/41/2009) tersebut.
Bahkan pernah saya mendatangi salah satu pejabat Kepala Bidang Pertanian Cilegon untuk menanyakan “Mengapa banyak lahan produktif pertanian di Cilegon terus digusuri diam saja?” pejabat tersebut hanya menjawab mengikuti atasan dan berdalih belum ada Peraturan Daerah. Tentu saja ini adalah fakta yang lucu dan bodoh. Pejabat tersebut seolah tidak paham bahwa di dalam negara demokratis Aparatur Sipil Negara hanya wajib patuh pada Undang-undang negara, bukan kepada atasan. Dan pejabat itu sekan tidak memahami adanya Undang-undang yang secara hukum lebih tinggi dari Peraturan Daerah.
Dan apakah pencanangan program swasembada pangan yang sejak beberap periode rezim sebelumnya selalu digembor-gemborkan itu hanya menjadi “kembang plastik” atau “pepesan kosong” saja?
Janji Swasembada Pangan Rezim Jokowi yang Jadinya One Day No Rice
Jika benar program One Day No Rice dicanangkan karena stok beras dalam negeri berkurang, lalu apakah ini jawaban pemerintahan Jokowi, dimana pada awal pemerintahannya di tahun 2015, pemerintah menegaskan siap swasembada pangan yang mencapai target harapan pada 2017, akan tetapi yang muncul dan diberikan kepada rakyat malah program One Day No Rice.
Sebagaimana dikutip dari berita di VOA (2/4/2015);
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pemerintah semakin siap menyongsong swasembada pangan dan pihaknya telah menjalankan berbagai program prioritas sebagai pendukung swasembada.
Swasembada untuk komoditas unggulan, yakni padi, jagung dan kedelai siap mulai tahun ini, sementara komoditas pangan lainnya ditargetkan tercapai pada tahun 2017.
“Sudah prioritas, irigasinya sudah, peralatannya, kemudian benih, itu menjadi faktor prioritas. Komoditasnya padi, jagung, kedelai. Ini adalah tambah tanam tertinggi selama 10 tahun terakhir, tambah tanam padi, itu 640 ribu tambahan tanam,” ujar Menpan usai rapat dengan Komisi IV DPR RI yang menangani masalah pertanian, Kamis (2/4/2015).
Menurut catatan Badan Pertanahan Nasional, hingga 2014 lahan untuk tanaman padi nasional mencapai 14 juta hektar dan luas tersebut dinilai tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan sekitar 240 juta orang di Indonesia.
Sementara itu Thailand memiliki luas lahan 10 juta hektar untuk memenuhi sekitar 68 juta orang. Hal ini membuat Indonesia masih mengimpor beras dari Thailand.
Aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Witoro menilai program swasembada pangan di negara ini stagnan.
“Ini perlu satu gerakan yang dilakukan bukan hanya (Presiden) Jokowi tetapi juga lapis provinsi, di kabupaten dan di tingkat desa. Potensi-potensi ini yang belum bisa digerakkan,” ujarnya pada VOA, Jumat.
Witoro berpendapat saat ini petani dan pemerintah daerah kehilangan semangat dalam uyapa meningkatkan produk-produk pertanian sehingga perlu kreasi baru dari pemerintah pusat agar bertani menjadi hal yang penuh semangat dan menyenangkan.
Meski pemerintah sering menyampaikan akan menghentikan impor komoditas pangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia masih bergantung pada impor berbagai komoditas terutama beras, jagung, kedelai dan bawang.
Sebelumnya dalam beberapa kali kesempatan Presiden Joko Widodo menegaskan swasembada pada tahun 2017 tidak bisa ditawar lagi. Jika tidak terwujud, Jokowi mempersilahkan menteri-menteri terkait mengundurkan diri.
Dari data pada berita tersebut, apakah saat ini diakhir 2017 kita sudah swasembada pangan? Apakah dengan rakyat tidak boleh makan Nasi sehari dalam seminggu ini, merupakan indikasi keberhasilan swasembada pangan atau justru sebaliknya?
Silahkan, rakyat Indonesia menilainya sendiri. Namun yang pasti rakyat Indonesia harus dijaga martabat, nyawa dan hartanya oleh pemimpinnya. (*/Ilung)
*) Penulis adalah Jurnalis Fakta Banten
