CILEGON – Munculnya keluhan dan kritikan pengusaha Cilegon terhadap kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon yang dipimpin Sahruji selama empat tahun lebih, kini makin mengalir deras. Sahruji bahkan dianggap gagal dalam memimpin roda organisasi wadah pengusaha tersebut.
Setelah mengadakan pertemuan antar pengusaha dalam rangka silaturahmi dan diskusi besama menyikapi dunia usaha Kota Cilegon ke depan. Perwakilan HIPMI, Jubaedi, mengungkapkan kekesalannya atas kemunduran kiprah Kadin Kota Cilegon saat ini.
Pria yang akrab disapa Bedi Zen ini mengatakan, pengusah lokal di Kota Cilegon jarang mendapatkan kesempatan di dunia industri maupun pemerintah, karena peran Kadin yang lemah dalam menjembatani kepentingan pengusaha anggotanya.
“Bahwa selama kepengurusan Kadin menjelang akhir periode jabatan tahun ini, saya menilai gagal total. Karena tidak mampu melakukan terobosan. Bahkan tidak mampu membina anggota Kadin sendiri,” ujar Bedi Zen kepada awak media, Rabu (20/3/2019).
Pengusaha lokal berharap pembinaan dari Kadin, sehingga bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Cilegon. Namun hal tersebut yang dinilai tidak dilakukan oleh Kadin Cilegon di bawah kepemimpinan Sahruji.
“Saya kecewa, Sahruji tidak mencerminkan pemimpin yang baik. Sebagai ketua hanya mementingkan usaha pribadi untuk mendapatkan keuntungan dengan memonopoli proyek strategis di Cilegon,” imbuhnya.
Pengusaha lainnya dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Iman Khadafi, menilai tidak kondusifnya dunia usaha di Kota Cilegon dan konflik horizontal di kalangan pengusaha lokal, membuktikan ketidakmampuan Sahruji dalam memimpin Kadin Kota Cilegon.
“Kedepan kita upayakan ada pergantian ketua dan kepengurusan Kadin, agar mampu mengakomodir kepentingan pegusaha lokal dan pengusaha pemula yang harus dibina untuk bisa matang dalam usaha,” ujarnya.
“Kita sedang menggalang mosi tidak percaya dari pengurus dan anggota Kadin, untuk segera dilakukan pembekuan kepengurusan Kadin Cilegon yang dipimpin Sahruji, dan saat ini sudah 60 persen pengurus Kadin menyatakan setuju dan ikut tanda tangan,” ungkapnya.
Iman juga berharap Kadin Provinsi Banten bisa mendengar aspirasi dan kekecewaan pengurus Kadin Cilegon dan para pengusaha lokal ini.
“Harapan kami Kadin Provinsi mendukung, mengakomodir dan merealisasikan upaya usulan pengurus Kadin yang kecewa ini, karena secara mekanisme organisasi sudah ditempuh,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Cilegon, Sahruji, saat ditemui di kediamannya membantah segala tudingan dan soal banyaknya kritikan yang datang di masa akhir jabatannya yang tinggal sekitar setengah tahun lagi ini.
Sahruji mengaku di bawah kepemimpinannya, Kadin Cilegon menuai prestasi dan berjalan seusai dengan aturan.
“Sebelumnya soal KTA, itu hoax. Silahkan tanya di (Kadin) provinsi, mana yang paling produktif. Cilegon peringkat ke satu-dua, dalam banyaknya pembuatan KTA. Kadang Tangerang, naik turun,” ujarnya.
“Ini isu monopoli apa lagi, cek saja di (proyek) Pemkot, di KS (Krakatau Steel-red) apa ada nama perusahaan saya? Kita fair dalam usaha dan sudah menjalankan mekanisme organisasi sesuai aturan,” jelas Sahruji kepada wartawan.
Dia juga menuding bahwa kritikan yang muncul saat ini, adalah upaya dari pihak lawan politiknya yang ingin menduduki kursi Ketua Kadin Cilegon ke depan.
“Saya gaji staf-staf kantor dibilang kantor kosong segala macam. Kalau mau kritik kenapa baru sekarang menjelang akhir jabatan, bertarung secara fair sajalah kalau emang mau nyalon,” tegasnya.
Saat disinggung soal anggapan gagal dalam kinerja dan kepemimpinannya di Kadin, khususnya melakukan pembinaan terhadap para pengusaha serta adanya kekecewaan pengurus, Sahruji menilai bahwa kritikan itu juga sebagai motivasi.
“Setiap rapat bulanan, Rakerda semua pengurus kita undang. Kalau tidak datang, siapa yang salah? Soal pencabutan SK pengurus itu saya lakukan karena mereka masuk (Kadin) Paradigma Baru, dan itu jelas aturannya. Kita buatkan KTA, rapat, study banding, bermitra dengan IWAPI dan sebagainya, apa itu bukan bentuk pembinaan? Kita punya semua datanya,” jelas Politisi Partai Golkar ini.
Soal adanya upaya mosi tidak percaya yang menyatakan ada 60 persen pengurus yang menandatangani usulan untuk segera digelarnya Mukotalub Kadin Cilegon, Sahruji menilai manuver politik itu terlalu mengada-ada, dan tidak sesuai mekanisme organisasi.
“Jumlah pengurus ada 99 dan 500 sampai 600 anggota. Kalau emang mosi tidak percaya itu ada, mungkin saya sudah dipanggil (Kadin) provinsi, ditanyakan segala macam. Nyatanya kan nggak? Udah lah jangan mengada-ada, bersaing secara fair saja nanti,” tegasnya. (*/Ilung)
[socialpoll id=”2521136″]
