SERANG – Lembaga Dimensi Research & Consulting baru-baru ini telah melakukan survei Evaluasi Kebijakan Publik yang memotret kinerja Pemerintha (Pemprov) Banten. Salah satu poinmya termasuk isu penanganan Covid-19.
Survei dilakukan pada tanggal 25 hingga 31 Januari 2021, dengan mewawancarai 440 responden yang berumur 17 tahun atau lebih atau yang sudah menikah.
Sampel dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling) dan terdistribusi secara proporsional di seluruh kabupaten/kota. Diperkirakan margin of error kurang lebih 4,8% pada tingkat kepercayaan 95%.
Direktur Riset Dimensi Research dan Consulting, Kamal Mutamam menyebut, hasil dari sisi perhatian Pemerintah Provinsi terhadap masalah Covid-19, sebanyak 79,1% responden menilai sejauh ini sudah cukup besar. Hanya 18,4 persen yang menyatakan sebaliknya.
“Artinya, publik Banten menangkap dengan baik keseriusan pemerintah provinsi mengatasi pandemi yang tampak dari strategi dan langkah-langkah kebijakan yang telah dijalankan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yanh diterima wartawan, Kamis (11/2/2021).
Misalnya kata dia, mengenai kebijakan PSBB yang mulai diberlakukan 18 April 2020 di wilayah Tangerang Raya dan 21 September 2020 di seluruh wilayah Banten. Di mana publik tidak hanya aware dengan kebijakan tersebut melainkan juga memberikan sikap dukungan.
Tingkat dukungan publik bahkan mencapai 72 persen, sementara yang tidak mendukung hanya 18,4 persen. Sikap itu relatif tidak berubah, meski kecenderungannya menurun, ketika kebijakan PSBB terus diperpanjang hingga 18 Januari 2021. Mereka yang setuju sebesar 60,2 persen, tidak setuju 33,6 persen, dan 6,1 persen lainnya tidak menjawab,” sambungnya.
Begitu pula dengan kebijakan program jaring pengamanan sosial (social safety net) sebagai langkah mengatasi dampak ekonomi Covid-19. Sebanyak 65,5 persen warga Banten mengaku pernah mendapatkan bantuan terkait Covid-19.
“Sedangkan mereka yang rutin mendapatkan bantuan setiap bulan sebesar 8,9 persen,” katanya.
Meski konteks pertanyaan terkait ini bersifat umum, tanpa menyebutkan secara spesifik bantuan Pemerintah Provinsi Banten, tetapi lanjutnya, keberadaan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat punya peran besar memastikan agar semua bantuan sosial terkoordinasi dengan baik dan tepat sasaran.
“Lalu bagaimana penilaian publik dari sisi tingkat keberhasilan strategi pemerintah provinsi, terutama dalam mencegah penyebaran Covid-19? Survei ini menemukan fakta bahwa separuh lebih (54,1%) publik menilai strategi itu “berhasil”. Namun begitu, terdapat 33,4 persen yang mejawab “biasa saja”, 7,6 persen yang menyatakan “tidak berhasil”, dan 3,0 persen sisanya tidak menjawab,” tulisnya.
Penyebaran Covid-19 di Banten memang dirasa masih cukup mengkhawatirkan. Namun menurutnya, terdapat modal sosial yang begitu berharga dan perlu terus dirawat ke depan dalam mempercepat penanggulangan pandemi.
“Pertama, tingkat kepercayaan warga Banten begitu tinggi pada pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan Covid-19. Warga Banten yakin pemerintah akan berhasil menangani pandemi pada tahun 2021. Tingkat optimisme mereka mencapai 80,7 persen, dan hanya 11,6 persen yang tidak yakin,” terangnya.
“Kedua, tingkat kesadaran warga Banten begitu tinggi akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Dari segi persepsi, sebanyak 87,5 persen memandang penerapan protokol kesehatan (3M) penting dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah penularan Covid-19. Kemudian, dari segi sikap dan perilaku, ketika ditanyakan kedisiplinan mereka menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari, yang menjawab “selalu” sebanyak 68,4 persen, kadang-kadang 28,2 persen. Sisanya tidak sama sekali 3,0 persen, dan tidak menjawab 0,5 persen,” jelasnya
Sehingga, dua hal tersebut perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan upaya mitigasi, memperbaiki strategi dan langkah-langkah kebijakan menanggulangi Covid-19. (*/Faqih).
