Soal Usulan Ubah Status Hutan Lindung di PIK 2, GEMA Mathla’ul Anwar Sebut Ada Campur Tangan Korporasi
SERANG – Panglima Brigadir Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Mathla’ul Anwar (DPP GEMA MA) Iwan Dharmawan, mengatakan usulan alih fungsi hutan lindung di PIK 2 terdapat campur tangan korporasi.
Iwan mengatakan, usulan alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi yang dilakukan mantan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar merupakan pesanan swasta lewat RTRW dan Perda.
“Ini adalah salah satu bukti bahwa ternyata birokrasi kita juga sudah dibeli oleh oligarki, apa buktinya? ada perjanjian secara tertulis antara PT (Perseroan Terbatas),” ujarnya di sela-sela aksi di gerbang DPRD Banten, Kamis (13/2/2025).
“Artinya ini bukti bahwa korporasi sudah mampu mengangkangi birokrasi kita. Sehingga mereka berupaya bagaimana caranya disediakan payung hukum dalam bentuk perizinan dalam bentuk Perda,” sambungnya.
Ia menilai, perubahan status fungsi hutan lindung seluas lima kali GBK itu tak sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam proses pengajuan, pihak terkait seperti DLHK dan DPRD Banten tak dilibatkan.
“Prosedur mana yang sudah sesuai? Apakah dilibatkan atau tidak masyarakat, ada DPR sebagai perwakilan masyarakat, ini mereka tidak pernah secara terbuka menyampaikan,” jelasnya.
Dalam proses pengajuan alih fungsi hutan lindung, seharusnya terdapat keterbukaan dengan segala pihak, terlebih masyarakat Banten sebagai warga yang terkena dampak.
“Mereka top down dari atas ke bawah, mereka mau punya obsesinya proyeknya ini sudah jadi, terus rakyat dianggap sebagai apa?,” ujarnya.
Mestinya, perubahan status hutan lindung atas nama apapun, termasuk investasi, harus dikaji lebih dalam, secara cermat benar-benar ditinjau ulang dampaknya. Tak bisa tiba-tiba dengan dalih memajukan pariwisata, namun bakal terjadi malapetaka.
“Ini kan ambisi-ambisi dari dari kelompok-kelompok elit yang memang bertemu kepentingannya dengan investor, saya katakan maling lah, maling, rampok tapi pakai nama investor,” ujarnya geram.
“Kalau mau ada proyeknya proyek apa? Mereka kan tidak tahu menahu, seyogyanya pemerintah mendapatkan masukan dari bawah,” tutupnya. (*/Ajo)