SERANG – Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah menegaskan tidak akan memberikan gaji kepada para pendamping Koperasi Desa Merah Putih yang tidak menunjukkan hasil kerja nyata.
Pernyataan itu disampaikan Dimyati saat membuka Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pendamping Koperasi Desa Merah Putih, yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten di Gedung PKPRI Provinsi Banten, Senin (3/11/2025).
Pelatihan berlangsung mulai 3 hingga 7 November 2025.
Menurutnya, setiap pendamping wajib memetakan dan menginventarisasi permasalahan koperasi di wilayah masing-masing, termasuk memastikan tata kelola keuangan berjalan transparan dan akuntabel.
“Pendamping digaji untuk memastikan koperasi sehat, punya usaha, dan memberi dampak bagi masyarakat. Harus ada output dan outcome, tidak boleh ada gaji tanpa hasil,” tegas Dimyati.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada koperasi yang dikuasai kelompok atau individu tertentu.
Program Koperasi Desa Merah Putih, kata Dimyati, merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa.
“Kalau ada praktik monopoli atau koperasi dijadikan milik pribadi, segera laporkan. Program ini milik masyarakat, bukan milik kelompok tertentu,” ujarnya.
Dimyati berharap para pendamping benar-benar menjadi ujung tombak dalam mewujudkan koperasi yang produktif, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat desa di seluruh Banten.***
