SERANG – Dalam mengelola data e-Commerce Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai lembaga pemerintah sepakat mengelola data melalui satu pintu dan disepakati melalui data center BI.
Hal tersebut terungkap saat BPS Banten menggelar kegiatan seminar yang bertajuk ‘Kesiapan Banten dalam Menyongsong Era Ekonomi Digital’ di salah satu Hotel di Kota Serang, Rabu, (9/10/2019).
Menurut Kepala BPS Banten Adhi Wiriana, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pihak e-Commerce dalam memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah.
“Walaupun demikian, BPS, Kemenkeu dan Bappenas bisa menggunakan datanya,” ucapnya.
Namun dikatakan Adhi, Bank Indonesia memiliki sistem yang lebih canggih untuk bisa mendukung program ekonomi digital.
Senada dengan Adhi, Kepala Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Jenidar Oseva menuturkan, BI dan BPS merupakan mitra yang sangat dekat. Baik di tingkat nasional maupun regional. Semuanya saling membutuhkan.
“Udah mitra yang sangat dekat, kita itu 3B, kalau di daerah, BI, BPS, Bappeda 3B itu mitra yang sangat dekat dan membutuhkan,” tuturnya kepada Fakta Banten.
Termasuk BI untuk segala macam analisis data, baik untuk data ekonomi pertumbuhan maupun ekonomi digital masih tergantung ke BPS. Karena kata Jenidar, BPS merupakan sumber utama data di Indonesia.
Kemudian untuk perkembangan selanjutnya, BI pun sama-sama mengembangkan ekonomi digital dan meningkatkan elektronifikasi di segala aspek ekonomi, baik di swasta maupun di transaksi pemerintah.
“Itukan yang sangat diutamakan, ketersediaan datanya. Jadi segala macam yang dilakukan pemerintah dan BI, akan sangat berhasil jika didukung oleh data yang lengkap, dan terutama tentang rencana BPS untuk melaksanakan sensus penduduk tahun 2020, itu pasti akan sangat bermanfaat untuk BI dan untuk Banten pada umumnya,” terangnya.
Lebih dalam Jenidar menjelaskan, ekonomi digital memiliki manfaatnya yang sangat banyak dalam kehidupan manusia.
“Dia membuat segala sesuatu menjadi lebih efisien lebih efektif,” ucapnya.
Karena dengan demikian, kebutuhan untuk uang pecahan kertas menjadi lebih sedikit sehingga akan mengurangi biaya produksi uang.
Selain itu juga lanjutnya, dari sisi masyarakat sebagai konsumen akan sangat terbantu, karena konsumen dapat melaksanakan transaksi keuangannya, misal untuk membayar pembelian barang dan jasa akan lebih mudah.
“Pada jasa transportasi juga lebih mudah dengan menggunakan uang elektronik, termasuk untuk melakukan Top Up (isi ulang) atau segala macam tanpa harus memikirkan kesulitan dalam pengembalian uang dan pemberian tips, intinya semua akan terbantu,” pungkasnya.(*/Qih)
